Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Minta Bantuan PBB


FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Revisi UU KPK sudah disahkan, publik pun berupaya mencari jalan lain untuk mendorong mundur pelaksanaan regulasi tersebut. Selain usulan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi, publik juga melirik bantuan internasional. Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengajukan surat meminta bantuan hingga ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang tergabung dari beberapa organisasi tersebut mendatangi kantor United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) di kawasan Thamrin, Jakarta, kemarin (19/9). UNODC sendiri merupakan kantor PBB yang khusus menangani obat-obatan terlarang dan kejahatan. Dalam kunjungan kemarin, koalisi diwakili oleh Transparancy International Indonesia (TII) dan Indonesian Corruption Watch (ICW).Manajer Riset TII Wawan Suyatmiko menerangkan bahwa Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi telah memberikan surat kepada representatif PBB tersebut. Surat tersebut berisi permohonan dari masyarakat kepada PBB untuk turun tangan dalam polemik pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia. “Kita juga memberikan update situasi terkait dengan proses pengesahan UU KPK,” jelas Wawan usai pertemuan tertutup.Suratnya sendiri ditujukan langsung kepada Sekjen PBB Antonio Guterres. Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ingin agar revisi UU KPK ini juga bisa menjadi perhatian internasional. Karena Indonesia sendiri merupakan bagian dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang berlangsung pada 2003 silam. “UNCAC sudah diratifikasi juga dalam UU 7/2007, di mana jelas bahwa kita membutuhkan satu badan yang independen, kuat, dan kredibel dalam pemberantasan korupsi,” imbuhnya.

Komentar

Loading...