Soal Revisi UU KPK, Seperti Kembali ke Orde Baru

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kisruh revisi UU KPK sudah mengkristal. Protes terus mengalir. Bahkan, aktivis menggiring kisruh ini ke PBB.

Koalisi sipil yang terdiri atas beberapa organisasi antikorupsi mendatangi kantor United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) di kawasan Thamrin, Jakarta, Kamis, 19 September.

UNODC merupakan kantor PBB yang khusus menangani obat-obatan terlarang dan kejahatan. Dalam kunjungannya, koalisi diwakili Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Manajer Riset TII, Wawan Suyatmiko menerangkan, koalisi telah memberikan surat kepada representatif PBB tersebut. Surat itu berisi permohonan dari masyarakat kepada PBB agar turun tangan dalam polemik pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kami juga memberikan update situasi terkait dengan pengesahan UU KPK,” jelasnya usai pertemuan tertutup, Kamis, 19 September.

Surat tersebut ditujukan langsung kepada Sekjen PBB, Antonio Guterres. Koalisi menginginkan revisi UU KPK itu juga bisa menjadi perhatian dunia internasional.

Mengapa? Sebab, Indonesia sendiri merupakan bagian dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang berlangsung pada 2003 silam.

“UNCAC sudah diratifikasi juga dalam UU 7/2007 di mana jelas bahwa kita membutuhkan satu badan yang independen, kuat, dan kredibel dalam pemberantasan korupsi,” imbuhnya.

UNODC menerima surat tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan analisis. “Karena undang-undangnya belum dinomori, mereka harus menganalisis dulu UU-nya,” terangnya. Koalisi berharap, setelah hasil analisis keluar, PBB bisa memberikan pernyataan dukungan yang menguatkan penolakan revisi UU KPK. Ekspose ke dunia internasional juga dilakukan KPK.

Mahasiswa yang tergabung dalam berbagai kampus saat melakukan aksi di depan gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak UU KPK yang telah disahkan oleh DPR.FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

Intelektual Kecewa

Lembaga antirasuah itu kemarin mengundang sejumlah media asing ke Gedung Merah Putih untuk berdialog soal revisi UU KPK. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menjelaskan, sebagai aparat penegak hukum, KPK hanya bisa menjalankan undang-undang.

“Tetapi, apakah masyarakat menghendaki hal yang sama atau tidak?” ungkapnya.

Ia pun menyebut, ada kemungkinan perubahan beberapa prosedur kerja setelah UU KPK direvisi. Terutama terkait dengan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyadapan. Untuk itu, KPK membentuk tim transisi guna menyelaraskan pergantian kepemimpinan.

Negara ini dinilai sedang berjalan mundur dalam membangun demokrasi. Selain UU KPK yang telah berhasil direvisi, UU Pemasyarakatan pun ikut dipreteli yang berujung pada makin mudahnya bebas bersyarat koruptor.

Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Unhas (Pankas), Muh Hasrul mengatakan, pegiat antikorupsi kecewa dengan rencana revisi UU Pemasyarakatan. Prinsipnya, korupsi itu kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Bila diberi kemudahan remisi, artinya korupsi sudah kategori kejahatan biasa.

“Harusnya perlakuannya tidak biasa ini koruptor. Kalau ada remisi, pembebasan bersyarat, apa bedanya dengan kejahatan biasa,” bebernya.

Koruptor mestinya diberikan perlakuan khusus. Jangan ada remisi, jangan ada pembebasan bersyarat. Supaya orang bisa berpikir matang saat mau korupsi karena ancaman hukumannya tak main-main.

“Ini namanya kebijakan memanjakan koruptor. Seolah-olah korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa,” ketusnya.

Revisi UU KPK juga membuat pemberantasan korupsi makin lemah. Kata dia, judicial review (JR) ke MK sudah jadi harga mati. Terutama untuk pasal-pasal bermasalah harus ditinjau ulang.

“Misalnya, KPK dimasukkan ke rumpun eksekutif. Ini kan aneh, penegakan hukum itu teori dasarnya itu ya di yudikatif. Beda dengan kejaksaan dan kepolisian. Jadi ini keliru besar karena KPK nanti jadi tidak independen,” bebernya.

Pembahasan revisi UU KPK juga terkesan buru-buru. Hasrul menyebut prosesnya cacat formil. Revisi ini tidak masuk dalam prolegnas. Juga bila jangka pendek mesti masuk dalam usulan 5 tahun.

“Ini diajukan terakhir 2011. Tiba-tiba diajukan lagi. Berarti cacat formil karena tidak sesuai aturan. Jadi ini bila diuji MK akan diterima karena cacat formil,” bebernya.

Proses penyadapan, penggeledahan itu termasuk dalam pro justitia. Unsur yang berhak dalam pro justitia hanya penyidik dan penyelidik. Bila mesti izin lagi ke Dewan Pengawas yang akan dibentuk berarti mencampuri proses pro justitia, intervensi penegakan hukum.

“Sebenarnya sudah ada Dewan Penasihat yang bisa mengambil fungsi pengawasan. Tidak perlu ada lagi Dewan Pengawas yang akan dibentuk Presiden. KPK itu independen. Jadi ya ke masyarakat dong tempatnya bertanggung jawab,” tegasnya.

Revisi UU KPK ini patut dicurigai ada yang bekingi. Presiden dan DPR begitu kompak mempercepat prosesnya. Sementara KPK tidak pernah dilibatkan dalam prosesnya.

“Di lingkaran Jokowi, banyak aktivis pegiat antikorupsi. Bahkan ada eks Jubir KPK, Johan Budi. Mestinya mereka ini ambil peran memberikan saran karena Jokowi bukan manusia super,” tuturnya.

Tantangan pemberantasan korupsi juga kian berat. Unsur pimpinan KPK yang baru kurang mendapat simpati publik. Sehingga menjadi tugas pimpinan baru ke depan untuk membuktikan kinerjanya.

“Kalau tidak, KPK makin kehilangan citra di mata publik,” tuturnya. (edo-fik-fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...