Soal Revisi UU KPK, Seperti Kembali ke Orde Baru

  • Bagikan
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kisruh revisi UU KPK sudah mengkristal. Protes terus mengalir. Bahkan, aktivis menggiring kisruh ini ke PBB. Koalisi sipil yang terdiri atas beberapa organisasi antikorupsi mendatangi kantor United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) di kawasan Thamrin, Jakarta, Kamis, 19 September. UNODC merupakan kantor PBB yang khusus menangani obat-obatan terlarang dan kejahatan. Dalam kunjungannya, koalisi diwakili Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Manajer Riset TII, Wawan Suyatmiko menerangkan, koalisi telah memberikan surat kepada representatif PBB tersebut. Surat itu berisi permohonan dari masyarakat kepada PBB agar turun tangan dalam polemik pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia. "Kami juga memberikan update situasi terkait dengan pengesahan UU KPK," jelasnya usai pertemuan tertutup, Kamis, 19 September. Surat tersebut ditujukan langsung kepada Sekjen PBB, Antonio Guterres. Koalisi menginginkan revisi UU KPK itu juga bisa menjadi perhatian dunia internasional. Mengapa? Sebab, Indonesia sendiri merupakan bagian dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang berlangsung pada 2003 silam. "UNCAC sudah diratifikasi juga dalam UU 7/2007 di mana jelas bahwa kita membutuhkan satu badan yang independen, kuat, dan kredibel dalam pemberantasan korupsi," imbuhnya. UNODC menerima surat tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan analisis. "Karena undang-undangnya belum dinomori, mereka harus menganalisis dulu UU-nya," terangnya. Koalisi berharap, setelah hasil analisis keluar, PBB bisa memberikan pernyataan dukungan yang menguatkan penolakan revisi UU KPK. Ekspose ke dunia internasional juga dilakukan KPK.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan