DP Kendaraan Turun, Tak Mampu Dongkrak Daya Beli Masyarakat

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dengan diturunkannya uang muka atau down payment (DP) kendaraan bermotor dan properti mulai 2 Desember 2019, dianggap tak berpengaruh pada peningkatan daya beli masyarakat.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah, memproyeksi tidak akan ada dampak sama sekali pada kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) itu. Sebab, bunga kredit masih tetap tinggi.

“Daya beli masyarakat akan tetap, relatif tetap karena bunga kredit masih tetap tinggi,” ujar Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (20/9).

Saran dia, agar meningkatkan daya belu baik terhadap kendaraan maupun properti perlu menurunkan suku bunga kredit. Sehingga jumlah cicilannya menjadi lebih rendah.

Menurut Pieter, kebijakan menurunkan yang muka hanya untuk melonggarkan pembelian kredit, bukan untuk meningkatkan daya beli. “Kebijakan (penurunan DP KPR dan kendaraan) memang bukan untuk meningkatkan daya beli. Tapi melonggarkan pembelian kredit dengan DP yang lebih rendah,” jelas dia.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda menilai kebijakan penurunan ini tidak akan memanjang. “Secara umum akan meningkatkan konsumsi kendaraan bermotor dan properti, namun dampaknya untuk jangka pendek,” ujar Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (20/9).

Lanjut Huda, kebijakan tersebut hanya menguntungkan produsen kendaraan bermotor dan pengusaha properti. “Seharusnya juga didorong dari kenaikan pendapatan riil masyarakat untuk meningkatkan permintaan kedua barang tersebut,” kata Huda.

Sementara Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution meyakini pelonggaran DP KPR dan kendaran bermotor akan mendongkrak daya beli masyarakat.

“Besarnya tanya BI saja, intinya perlu ada kemudahan fasilitas supaya daya beli, kemampuan, affordability-nya naik. Sebenarnya bukan perumahan saja, kita juga perlu mendorong yang lain,” kata Darmin di Jakarta, Jumat (20/9).

Kenapa demikian? karena menurut dia, penurunan DP Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan kendaraan bermotor akan memicu adanya keinginan masyarakat untuk mengajukan kredit.

“Kalau kita tidak turunkan, ya kita terlalu tinggi. Tapi dengan begitu sekaligus juga mendorong, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meminjam, baik kemampuan untuk berusaha secara umum maupun perumahan,” tutur dia.

Sebelumnya, BI memberikan kelonggaran bagi bank dan multifinance untuk mengatur besaran Loan ro Value ( LTV) dan Financing to Value (LTV) untuk kedit properti dan pembiayaan properti fasilitas rumah pertama untuk semua tipe.

“Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesempatan kepada masyarakat, terutama first time buyer untuk memenuhi kebutuhan rumah pertama melalui KPR,” ujar Gubernur BI, Perry Warjiyo. (fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...