Masih Kontroversi, MUI Justru Apresiasi Adanya Pasal Perzinaan di RUU KUHP

FAJAR.CO.ID -- RUU KUHP hingga kini masih kontroversi. Meski begitu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi tentang perzinaan ikut diatur dalam RUU KUHP tersebut.

Komisi Hukum MUI, Ikhsan Abdullah, mengatakan, sejumlah usulan dari MUI telah diakomodasi oleh DPR. Sudah ada yang dimasukkan ke dalam revisi KUHP.

Menurut Ikhsan Abdullah, MUI khawatir jika hal menyangkut perzinaan tak diatur maka akan dianggap sebagai hal yang biasa. Bahkan menjadi tradisi di kalangan masyarakat.

“Kalau dibiarkan, masyarakat jadi tradisi. Menjadi hal-hal yang diterima. Bahaya kan? Enggak sesuai dengan budaya mana pun, termasuk adat atau pun agama kita apakah muslim, Hindu, Budha, Kristen, semua melarang itu,” kata Ikhsan Abdullah saat dikonfirmasi, Minggu (21/9/2019).

MUI merespons sejumlah pihak yang menolak revisi ini karena dianggap multitafsir dan menyangkut hal privat. Ikhsan mengatakan, perbuatan zina dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat. Pemerintah harus ikut andil dalam fenomena tersebut.

“Urusan moral itu bukan hanya urusan pribadi tetapi urusan moral negara, urusan pemerintah. Hukum negara harus hadir dan di dalam semua nilai-nilai apa pun harus terkandung di dalamnya,” terangnya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, pada Jumat (20/9/2019) mengklarifikasi sejumlah pasal kontroversial terkait RUU KUHP. Salah satunya Pasal 417 tentang perzinaan.

Menurut Yasonna perbuatan zina dan kumpul kebo (kohabitasi) yang diatur dalam RUU KUHP hanya dapat diadukan oleh orang yang terkena dampak dua perbuatan tersebut.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Muhammad Nursam


Comment

Loading...