Masih Kontroversi, MUI Justru Apresiasi Adanya Pasal Perzinaan di RUU KUHP

0 Komentar

FAJAR.CO.ID — RUU KUHP hingga kini masih kontroversi. Meski begitu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi tentang perzinaan ikut diatur dalam RUU KUHP tersebut.

Komisi Hukum MUI, Ikhsan Abdullah, mengatakan, sejumlah usulan dari MUI telah diakomodasi oleh DPR. Sudah ada yang dimasukkan ke dalam revisi KUHP.

Menurut Ikhsan Abdullah, MUI khawatir jika hal menyangkut perzinaan tak diatur maka akan dianggap sebagai hal yang biasa. Bahkan menjadi tradisi di kalangan masyarakat.

“Kalau dibiarkan, masyarakat jadi tradisi. Menjadi hal-hal yang diterima. Bahaya kan? Enggak sesuai dengan budaya mana pun, termasuk adat atau pun agama kita apakah muslim, Hindu, Budha, Kristen, semua melarang itu,” kata Ikhsan Abdullah saat dikonfirmasi, Minggu (21/9/2019).

MUI merespons sejumlah pihak yang menolak revisi ini karena dianggap multitafsir dan menyangkut hal privat. Ikhsan mengatakan, perbuatan zina dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat. Pemerintah harus ikut andil dalam fenomena tersebut.

“Urusan moral itu bukan hanya urusan pribadi tetapi urusan moral negara, urusan pemerintah. Hukum negara harus hadir dan di dalam semua nilai-nilai apa pun harus terkandung di dalamnya,” terangnya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, pada Jumat (20/9/2019) mengklarifikasi sejumlah pasal kontroversial terkait RUU KUHP. Salah satunya Pasal 417 tentang perzinaan.

Menurut Yasonna perbuatan zina dan kumpul kebo (kohabitasi) yang diatur dalam RUU KUHP hanya dapat diadukan oleh orang yang terkena dampak dua perbuatan tersebut.

“Mengenai perzinaan yaitu persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istri merupakan delik aduan yang hanya bisa dilakukan oleh suami atau istri atau orang tua atau anak. Jadi, pengaduannya dibatasi oleh orang-orang yang paling terkena dampak,” kata Yasonna, di gedung Kemenkumham Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Dalam draf revisi KUHP pasal 417 ayat (1) disebutkan, “Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II. Sedangkan ayat (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anaknya.

“Tidak ada keharusan pengaduan harus diikuti gugatan perceraian karena perzinaan ini dalam konteks dan nilai-nilai masyarakat Indonesia, bukan masyarakat kota besar,” tambah Yasonna.

Sedangkan, mengenai kumpul kebo diatur dalam pasal 419 ayat (1), “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Ayat (2), Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua atau anaknya.

“Untuk kohabitasi merupakan delik aduan dan yang berhak mengadu dibatasi hanya oleh suami atau istri, anak, dan orang tua. Dapat juga dilakukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lain sepanjang mendapatkan persetujuan tertulis dari suami/istri, anak, dan orang tua serta pengaduan dapat ditarik. Itu hukumannya enam bulan, jadi tidak bisa langsung ditahan, enam bulan atau denda,” ucap Yasonna.

Zina dan kumpul kebo ikut diatur karena menurut Yasonna bila tidak diatur maka pemerintah dapat dipersepsikan menyetujui perzinaan.

“Kecuali kita mau mengatakan di sini, nanti kalau kita tidak atur dikatakan lagi, pemerintah atau Menkumham menyetujui perzinaan, kalau itu lebih berat buat saya. Jadi jangan diputar balik,” tukas Yasonna. (jpc)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...