Nurul Ghufron Terancam Tak Dilantik, Hasil Revisi KPK

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Nasib Nurul Ghufron sebagai pimpinan KPK periode 2019-2023 terpilih tidak jelas. Dalam revisi UU KPK yang baru disahkan, sosok Ghufron terancam tidak bisa dilantik karena terkendala dengan usia.

Kendala itu tertuang dalam pasal 29 huruf e, yang menyebut untuk dapat diangkat sebagai pimpinan KPK harus memenuhi persyaratan yakni, 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan.

Harapan Nurul Ghufron untuk dilantik masih fifty-fifty hingga saat ini. Semua itu tergantung presiden. Begitu Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun berpendapat. Menurut dia, ketentuan pasal 29 huruf e dalam revisi UU KPK tidak jelas.

“Ketentuan itu sendiri paradoks, di atasnya untuk dapat diangkat itu peresmian. Sementara di situ berusia 50 tahun pada proses pemilihan,” kata Refly, Jakarta, Minggu (22/9).

Refly menjelaskan, saat proses pemilihan pimpinan KPK untuk periode 2019-2023 belum bisa menggunakan dasar hukum dari revisi UU KPK. UU KPK hasil revisi itu bisa berlaku jika proses pemilihan telah selesai dilakukan.

“Jadi ada proses pemilihan dan proses pengangkatan, kalau bilang pada proses pemilihan UU ini enggak berlaku. Karena proses pemilihan sudah lewat. Tapi kalau bicara pengangkatan, pengangkatan itu belum lewat,” ucap Refly.

Refly menyebut pelantikan pimpinan KPK terpilih hanya berdasar pada seperti yang termaktub dalam pasal 29 tidak memenuhi syarat. Tapi jika seperti yang tertera dalam huruf e, proses pemilihan sudah lewat. “Karena proses pemilihan sudah berlalu, pengangkatan belum,” terang Refly.

Guru Honorer SMK Adegan Syur, Keduanya Sudah Berkeluarga

Jelang Konser Silaturahmi Maher Zain di Claro Hotel Makassar

Truk Militer Tabrak Pelajar, Dua Tewas, Satu Kritis

Para Caleg Gagal Ini Coba Keberuntungan di Pilkada Bulukumba

Taichan Mengalir

Kendati demikian, Refly menyebut dalam revisi UU KPK tidak ada pasal peralihan. Pasal ini yang dapat menjelaskan ketentuan sebelum berlakunya revisi UU KPK. “Tapi kan enggak ada pasal peralihan,” ujar Refly.

Oleh karena itu, Refly memandang kewenangan sepenuhnya ada pada Presiden Joko Widodo sebagai penegak Undang-Undang. Karena jika hanya mengacu pada revisi UU KPK Pasal 21, Nurul Ghufron terhambat untuk dilantik.

“Presiden harus menegakan UU, kalau presiden menegakan UU dia terhalang untuk mengangkat, tidak memenuhi syarat orang yang mau diangkat itu,” pungkasnya. (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment