Presiden Jokowi Minta Tunda RKUHP, Saran Fraksi Nasdem Ini

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana alias RKUHP ditunda, karena masih banyak persoalan yang harus dikaji dan didalami.

RKHUP sebenarnya sudah disahkan dalam pengambilan keputusan tingkat pertama antara Panitia Kerja (Panja) RKHUP DPR dengan pemerintah, dan tinggal dibawa ke rapat paripurna untuk pengesahan.

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR Syarief Abdullah Alkadrie mengusulkan pimpinan DPR segera mengundang fraksi-fraksi yang ada di parlemen untuk membahas persoalan ini. “Seharusnya pimpinan DPR cepat mengundang fraksi untuk membicarakan itu,” kata Syarief menjawab JPNN.com (grup fajar.co.id), Minggu (22/9).

Fraksi Partai Nasdem, kata dia, juga akan berkomunikasi dengan fraksi-fraksi lain di parlemen, mengingat persoalan ini harus diputuskan secara bersama-sama. “Supaya tidak terjadi pembelahan, atau voting, sebaiknya ini memang dibicarakan,” ujar anggota Komisi V DPR ini.

Selain itu, Syarief menyarankan, pimpinan DPR menjalin komunikasi dengan Presiden berkaitan permintaan penundaan pengesahan RKHUP ini. “Harapan kami, secepatnya ketua DPR mengundang fraksi untuk dibahas di rapat Badan Musyawarah (Bamus) dulu, sebelum rapat paripurna,” ungkapnya.

Babi Hutan Duel Pemuda di Masjid, Seperti Ini Kronologinya

Langit Memerah Seperti Planet Mars, Warga: Kondisinya Buruk

Lakidende Jawara Softball Internasional Makassar Open 2019

Asia Muslim Charity Foundation Gandeng Baznas Salurkan Zakat

Dua Pelajar asal Bone Tewas Kecelakaan di Poros Bone-Maros

Ketua DPW Partai Nasdem Kalbar ini menuturkan, dalam rapat Bamus itu nanti bisa diputuskan apakah akan dilanjutkan pengambilan keputusan tingkat dua di rapat paripurna atau ditunda terlebih dahulu sembari melakukan perbaikan. “Karena RKHUP ini sebelumnya sudah disetujui dalam pengambilan keputusan tingkat satu,” kata Syarief.

Lebih jauh dia berharap, RKHUP ini bisa sempurna sebelum disahkan. Syarief mengingatkan, jangan sampai setelah disahkan nanti menjadi bumerang. Terlebih, dalam RKHUP mengatur hal-hal berkaitan dengan pemidanaan. Bahkan, banyak persoalan privat yang juga diatur di dalam RKUHP ini. “Saya kira persoalan yang ada harus dituntaskan,” pungkasnya. (jpnn)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...