Seragam Dinas Guru PNS dan Honorer Beda, Gegara Video Syur

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, PURWAKARTA– Pemerintah provinsi Jawa Barat (Jabar) tiba-tiba melakukan kebijakan penggantian seragam dinas. Perintah itu datang langsung dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Dewi Sartika.Tujuannya, untuk membedakan pakaian dinas harian (PDH) guru dan tenaga kependidikan (GTK) berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan yang non-PNS. Hal itu kabarnya dipicu karena viralnya kasus video dan foto syur guru berpakaian PNS yang diperankan tenaga honorer salah satu SMK di Kabupaten Purwakarta. Kebijakan itu sangat mendadak.Perintah disampaikan lewat surat, dan diperuntukan kepada seluruh kabupaten/kota terkait seragam dinas untuk SMA/SMK/SLB negeri. Jika sebelumnya tidak ada perbedaan, kini guru honorer dilarang menggunakan PDH warna khaki dan seragam Korpri. Mereka hanya boleh menggunakan kemeja polos warna terang dan celana gelap untuk pria. Sedangkan perempuan menggunakan blazer untuk Senin dan Selasa.Rabu dan hari besar nasional atau setiap 17 Agustus kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap. Kamis dan Jumat batik atau bordir. Perubahan ini membuat guru honorer K2 di Jawa Barat tersentak. Mereka menilai kebijakan soal seragam dinas tersebut sangat diskriminatif.“Disdik Jabar sudah melakukan tindakan diskriminatif dalam menentukan seragam dinas. Di hadapan siswa, harusnya guru PNS maupun honorer tidak dibedakan. Sebab, kami mengajar sesuai dengan kurikulum,” kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Cecep Kurniadi, Minggu (22/9).

  • Bagikan