RUU Pesantren Ikut Kontroversi, Reaksi Ormas Seperti Ini

1 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pesantren menuai polemik di masyarakat. Oleh karena itu, DPR diminta untuk tidak terlalu cepat mengesahkannya mengingat masih menjadi perdebatan hangat di publik.

Ketua Bidang Ghazwul Fikri Pusat Kajian Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Teten Romly Qomaruddien mempersoalkan isi RUU tersebut, karenanya agar tidak disahkan, sebelum dikaji lagi. Isi RUU itu ada lima pokok kriteria pesantren yakni santri, masjid, pondok, dan kitab kuning.

“Artinya untuk kita kuning ini perlu dikoreksi lagi mengingat perkembangan ke depan perlu melihat visioener ke depan,” ujar Teten, kemarin (21/9).

Dia melihat saat ini banyak pesantren yang telah mengembangkan model pesantren modern. Banyak pesantren yang telah meggunakan teknologi digital seiring dengan kemajuan zaman. Lantas bagaimana dengan kitab kuning, apakah masih relevan digunakan di era modern seperti sekarang ini?

“Kitab kuning yang dimaksud bukan saja kitab-kitab atau buku kiai dulu saja yang wajib di pesantren, tapi juga perkembangan kitab-kitab fikih modern itu sudah masuk apalagi di era digital itu sudah jauh lebih maju kan. Artinya untuk kitab kuning, ini perlu dikoreksi lagi, untuk perkembangan ke depan bukan hanya melihat masa lalu tapi visioner ke depan,” ucap dia.

Sementara menurut Pengamat Pendidikan, Budi Trikorayanto, bahwa sejauh yang berkaitan dengan pesantren itu tidak masalah, tetapi ketika menyentuh ke pendidikan agama-agama munculah persoalan. Meskipun kata dia, dipahami secara komprehensif harusnya Persatuan Guru Indonesia (PGI) dan lembaga non Islam lainnya tidak perlu keberatan.

“PP Muhamadiyah juga menyatakan keberatannya, mungkin karena pesantren itu sangat spesifik model pendidikan di NU,” ujar Budi, Minggu (22/9).

Dia mengatakan, dalam UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ada yang namanya jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. Untuk formal meliputi sekolah-sekolah formal, sedangkan nonformal itu pelengkap dari formal yakni pendidikan Kesetaraan, Kursus, dan lain-lainnya. Sementara informasi pendidikan melalui jalur lingkungan dan keluarga.

“Jadi bagi saya sih gak masalah, kalau tidak memenuhi syarat sebagai satuan pendidikan nonformal, ya berarti posisinya berada di jalur informal, sebagai satuan pendidikan informal,” ujar dia.

Gunung Merapi Menyemburkan Awan Panas, Status Waspada

Terusir Speedway

Jalan Kaki Santai Jelang Padatnya Agenda Sidang Majelis Umum PBB Ke-74

Kemarau Panjang, Lahan Kedelai Gunungkidul Tetap Teraliri Air

Pendekar Silat Serang Wakop dan Biliar, Porak-poranda

Sebelumnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendorong RUU pesantren segera disahkan. Sebab isi keseluruhan RUU tersebut sudah mengakomodir keberagaman pesantren di Indonesia. “Dalam pandangan NU, keseluruhan isi RUU Pesantren yang dihasilkan saat ini sudah memenuhi kaedah dan mengakomodasi keberagamaan pesantren di Indonesia,” ujar Ketua Harian Tanfidziyah PBNU, Robikin Emhas.

Menurut dia, RUU telah memuat definisi pesantren dengan tepat. Karenanya, tidak perlu diperdebatkan lagi, sehingga RUU Pesantren bisa lekas disahkan oleh DPR.

Namun berbeda dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah yang telah mengirim surat kepada DPR agar menunda pengesahan RUU Pesantren.

Surat diteken oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dan Ketua Busyro Muqoddas. Dikirim ke Komisi VIII DPR dan ditembuskan ke Presiden RI, Ketua Komisi X DPR, Ketua Komisi VIII DPR.

“Setelah mengkaji secara mendalam RUU Pesantren, dengan memperhatikan aspek filosofis, yuridis, sosiologis, antropologis, dan perkembangan serta pertumbuhan pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kami menyampaikan permohonan kiranya saudara Ketua DPR RI berkenan menunda pengesahan RUU Pesantren menjadi undang-undang,” demikian petikan surat tersebut. (fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...