Tim Transisi KPK Identifikasi Pemangkasan Kewenangan KPK

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Sejak dibentuk pertengahan pekan ini, Tim Transisi bentukan Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK telah mengidentifikasi sejumlah hal terkait penerapan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) terhadap kinerja komisi antirasuah.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, identifikasi oleh tim transisi KPK dilakukan untuk mengetahui risiko penerapan pasal-pasal pada revisi UU KPK terhadap fungsi penindakan KPK. Namun, dirinya saat ini belum bisa menjelaskan dengan rinci hasil identifikasi tersebut kepada publik.

“Satu hal yang jadi fokus kami adalah memastikan sejauh mana risiko pasal ini terhadap tugas KPK khususnya dalam penindakan. Karena dalam penindakan ini ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan dengan pasti,” ujar Febri, Minggu (22/9).

Febri menambahkan, hasil analisis sementara yang dilakukan tim transisi menemukan terdapat pengurangan kewenangan yang dimiliki pimpinan KPK. Kata dia, pimpinan KPK dalam UU yang baru diklasifikasikan bukan sebagai penyidik dan penuntut umum.

“Itu kan ada konsekuensi serius dalam penanganan tugas di KPK. Prosesnya (analisis) sedang berjalan saat ini, kewenangannya mana saja yang dipangkas dan berkurang,” tukasnya.

Pimpinan pun, ungkap Febri, telah menyampaikan pesan kepada seluruh unit di KPK agar penanganan perkara harus terus berjalan, khususnya di bidang penindakan. Ia menambahkan, pimpinan juga berpesan jangan sampai ada keraguan kewenangan sehingga penindakan dapat dilakukan secara maksimal.

RUU Sertifikasi Halal Bakal Hambat UMKM, MUI Ikut Khawatir

Lemak Membandel, Ini 8 Cara untuk Menghilangkannya

Laudya Cynthia Bella: Kalau Emang Mau, Minta ke Allah Ya Mba

Penyanyi Ayu Azhari Dilempar di London Gara-gara Aksi di Sini

Catherine Wilson Kesepian Menjanda, Pengen Banget Tahun Ini

“Undang-undang itu (revisi UU KPK) memang belum ditandatangani oleh presiden. Sehingga yang berlaku masih yang lama. Lalu prosesnya (analisis tim transisi) sedang berjalan saat ini. kewenangan mana saja yang dipangkas atau berkurang, sehingga kami tetap hati-hati untuk melaksanakan tugas tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan pimpinan memberi tenggat waktu selama satu bulan bagi tim transisi untuk mengkaji revisi UU KPK. Ia berharap, kinerja tim transisi dapat berbuah rekomendasi berupa langkah-langkah yang harus diambil KPK terkait revisi UU.

“Ada waktu sekitar satu bulan untuk membahas itu semua. Kami harap dalam waktu satu bulan itu sudah ada gambaran dan langkah-langkah yang ditentukan,” kata Alex.

Alex mengatakan, proses pengkajian ini diperlukan agar pegawai dapat beradaptasi dengan sistem yang baru. Pasalnya, revisi UU KPK bakal menghadirkan banyak perubahan terkait kinerja KPK. (fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...