Koopsau II Gelar Bimtek Penyusunan Zona Integritas dan Peta Risiko Menuju WBK dan WBBM

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR –- Komando Operasi TNI Angkatan Udara (Koopsau) II menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Peta Risiko di Komando Utama Operasi (Kotamaops) TNI Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2019, di Gedung Serba Guna Suryadi Suryadarma Maoopsau  II, Makassar, Selasa (24/9/2019).Kegiatan yang dipimpin Kepala Staf (Kas) Koopsau II Marsma TNI Andi Kustoro, tampak dihadiri Ketua Tim Inspektur Jenderal (Itjen) TNI, Kolonel CAJ Sulistiyono, S.Sos dan rombongan, serta segenap peserta Bimtek.Pada kesempatan ini, Panglima Koopsau II Marsda Donny Ermawan Taufanto, MDS., dalam sambutannya dibacakan Kas Koopsau II Marsma TNI Andi Kustoro mengatakan, tuntutan perubahan dan peningkatan kapabilitas organisasi memunculkan risiko dan sekaligus peluang bagi organisasi.“Risiko berkenaan dengan kemungkinan terjadinya kegagalan dan kerugian bagi organisasi. Risiko berskala rendah tidak menimbulkan akibat baru, namun risiko berskala besar dapat berdampak pada tidak tercapainya tujuan dan misi organisasi, bahkan menimbulkan kerugian Negara,” jelas Pangkoopsau II Donny Ermawan.

Oleh karena itu, tegas Pangkoopsau II, dibutuhkan strategi untuk mengidentifikasi risiko organisasi, menyusun peta risiko dan memitigasi risiko agar tidak terjadi hal yang bersifat memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan organisasi.

Demikian pula zona integritas, lanjut Donny Ermawan, merupakan program nasional dalam upaya membangun pemerintahan yang baik dan bersih dari segala bentuk Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

“Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah,” ungkap Pangkoopsau II.

Menurut Pangkoopsau II, zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM, melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Wilayah bebas dari korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja,” pungkas Donny Ermawan.

Sedangkan WBBM, lanjutnya, predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

“Inti dari semua itu adalah bermuara pada pentingnya penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance yang secara universal telah menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” tegas Pangkoopsau II Donny Ermawan. (lis)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...