Pasal Makar RKUHP Rawan Disalahgunakan Penguasa, Demonstran: Itu Pasal Karet

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Hari ini api demokrasi sedang berkobar di seluruh penjuru tanah air. Kelompok mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat menuntut pemerintah membatalkan pasal-pasal ngawur di RKUHP yang dinilai akan merugikan banyak pihak. Mereka bersuara lewat berbagai aksi damai yang digelar di sejumlah kota, salah satunya di Yogyakarta yang bertajuk #GejayanMemanggil.

Salah satu pasal dalam RKUHP yang dianggap bermasalah adalah pasal tentang makar. Istilah ‘makar’ yang dirujuk pada RKUHP, berbeda dengan arti makar yang sesungguhnya, sehingga pasal soal makar ini rentan jadi pasal karet yang justru ke depannya bisa disalahgunakan pemerintah. Bagaimana sih informasi selengkapnya? Yuk, kita bahas bersama lewat ulasan kali ini.

Dalam pasal soal makar ini disebutkan bagi siapapun yang melakukan makar terhadap presiden dan wakilnya atau terhadap NKRI terancam hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun

Aturan soal makar tercantum dalam pasal 191-193 yang berbunyi:

Pasal 191: Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 192: Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Redaksi


Comment

Loading...