Petani Demo Depan Istana, Robek Simbol Sertifikat Tanah

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Selain Mahasiswa yang melakukan aksi penolakan terhadap pengesahan rancangan undang-undang, aksi serupa juga dilakukan oleh para petani. Mereka melakukan aksi di depan Istana Merdeka, pada Selasa 24 September 2019.

Di depan Istana presiden, sekitar 200 petani ramai-ramai merobek kertas berwarnah hijau muda. Kertas itu, sebagai simbol sertifikat tanah yang sering dibagi-bagi oleh Jokowi

Salah seorang orator mengatakan, sertifikat tanah yang sering dibagi-bagi kepada petani oleh Jokowi tidak ada gunanya. Menurut mereka, pembagian sertifikat bukan bagian dari reforma agraria.

“Sertifikat bukan bagian dari Reforma Agraria, maka secara simbolik kami akan merobeknya,” kata orator dari atas mobil komando di depan Silang Monas, Depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).

Orator menilai, pembagian sertifikat Jokowi merupakan pembohongan publik.

“Jokowi selalu membanggakan sertifikat padahal itu pembohongan publik. Jangan sampai jutaan petani turun ke ibu kota karena merasa tersakiti oleh janji-janji palsu pemerintah,” ucapnya.

Eva Kusuma: Bola di Mahasiswa Bukan di DPR atau Presiden

Tagar #TurunkanJokowi Trending di Media Sosial

Ratusan Bule Aksi Turun Jalan di Bali, Suarakan Isu Ini

Ketua DPRD Se-Tanah Papua Tuntut 8 Hal ke Jokowi, Ini Isinya

Front Pembela Islam Dukung Demo Mahasiswa di Senayan

Selain itu, ada beberapa poin yang disampaikan petani dalam aksi tersebut, diantaranya:

Menolak RUU Pertanahan yang berwatak liberal yang mengutamakan penguasaan tanah untuk korporasi.

Penghentian penggusuran paksa dan perampasan tanah rakyat oleh pemerintah dan korporasi. Ketiga, mendesak Jokowi melaksanakan reforma agraria secara nasional dan sistematis.

Menghentikan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani, masyarakat adat, dan masyarakat miskin yang memperjuangkan haknya atas tanah dan pangan. Kelima, melakukan koreksi kebijakan ekonomi yang melemahkan rakyat.

Mencabut izin konsesi perusahaan penyebab kebakaran hutan dan lahan. Ketujuh, menolak pengesahan RUU yang anti-kerakyatan, seperti RKUHP, RUU Minerba, RUU Perkelapasawitan, dan RUU Ketenagakerjaan. (fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...