Tahapan Pilkada 2020 Resmi Dimulai, Ini Kata Arief Budiman

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gegap gempita dan tahapan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020 mendatang mulai terasa. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (23/9) kemarin, menggelar konsolidasi nasional dengan penyelenggara pemilu di daerah untuk persiapan Pilkada yang akan berlangsung di 270 daerah.

Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan, pelaksanaan perhelatan Pilkada Serentak bukan hal yang mudah. Menurutnya 270 daerah penyelenggaraan itu hampir separuh wilayah Indonesia. Hal positif yang telah dilakukan selama pelaksanaan pemilu dapat diteruskan pada pesta demokrasi tahun depan. Misalnya, transparansi dan peningkatan partisipasi pemilih.

Pada Pemilu 2019 lalu, jumlah partisipasi pemilih tergolong tinggi, dari data yang di rilis KPU, mencapai 82,15 persen. Dari sisi sengketa perselisihan hasil pemilu, jumlah perkara yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi hanya juga 12 dari 300 laporan yang diterima MK. Hal ini membuktikan kinerja KPU semakin baik dan diakui MK.

“Ini menunjukkan, dalam Pemilu 2019, demokrasi sudah makin terkonsolidasi. Penyelenggaraannya juga jauh lebih baik sehingga sengketa berkurang,” ujar Arief di JCC Senayan, Jakarta, Senin (23/9).

Dia memaparkan, KPU sebagian besar melakukan pengadaan melalui e-katalog. Dengan sistem itu, Arief mengklaim KPU mampu menghemat anggaran dalam Pemilu 2019 hingga 40,1 persen. “Ini semua karena kami punya semangat pemilu itu harus efektif dan efisien,” imbuh Arief.

Meski begitu, dia tak menampik masih ada sejumlah catatan dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Salah satunya serangan siber. “Data menunjukkan serangan dari berbagai macam tipe. Jumlahnya mencapai 5 ribu jenis serangan siber. Serangan tersebut tak hanya menyerang KPU sebagai institusi, tapi juga menyerang personal KPU,” papar terkait tahapan pilkada 2020 ini

Sementara itu, anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap pergelaran Pilkada Serentak 2020 berjalan lancar dan aman. Menurutnya, perlu menambah pengetahuan jajaran divisi penyelesaian sengketa lewat pembekalan dalam bimbingan teknis (bimtek). Termasuk pelatihan bersama dengan divisi penindakan dan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga lebih selaras.

“Putusan-putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa harus lebih baik, juga saat dibaca oleh hakim TUN. Harus dapat memperbaiki putusan yang dirasa kurang. Baik menyiapkan putusan, menyiapkan alur penyelesaian sengketa dan lain sebagainya, ” kata Rahmat.

Demo Berujung Rusuh di Papua, Total 21 Warga Tewas

Unjuk Rasa Mahasiswa Lebih Besar Hari Ini di Senayan

Semenit Harmal

Dukungan ke Mantan Legislator Ini Terus Mengalir

Promosi Doktor Akbar Faizal akan Dihadiri Banyak Tokoh

Diharapkan terjadinya kolaborasi antara Hakim TUN dan Bawaslu khususnya dalam divisi penyelesaian sengketa untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Salah satu hal yang perlu dipelajari, lanjutnya, penulisan ‘legal opinion’.

Bagja mengungkapkan, salah satu pembentuk legal opinion adalah penyelidikan atas hukum, biasanya dibuat dengan memperhatikan kelengkapan dan melakukan penyelidikan terlebih dahulu.

Dia mencontohkan PNS yang dipecat oleh atasannya, maka PNS tersebut akan menggugat SK (surat keputusan) pemecatan tersebut ke PTUN menurut hukum administrasi.

“Jadi putusan Bawaslu kabupaten/kota memiliki kewenangan yang sama dengan hakim PTUN. Harus menulis putusan dengan baik dan hati-hati. Dalam menulis putusan harus membaca alat bukti yang paling utama. Jangan sampai terlewat satu alat bukti pun,” tandasnya. (fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...