Demo Boleh, Jangan Pakai Kekerasan!

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Aksi unjuk rasa terus meluas di beberapa kota besar di Indonesia. Hanya saja, aksi damai ini tercoreng dengan aksi yang menyimpang. Desakan unjuk rasa tanpa kekerasan pun digaungkan.

Di Kota Makassar, mahasiswa dari Universitas Hasanuddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Universitas Muslim Makassar, Universitas Bosowa, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Universitas Veteran Republik Indonesia, Politeknik Kesehatan, Politani, STIEM Bongaya, hingga Universitas Indonesia Timur (UIT) turun ke jalan.

Mereka menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK dan pengesahan enam rancangan undang-undang lainnya. Akibatnya, ada 208 orang diamankan. Bahkan, 13 orang diduga bakal berlanjut dan diproses hukum. 11 orang mahasiswa dan jurnalis dirawat di rumah sakit. Pemicunya aksi represif.

Lemparan batu demonstran di depan gedung DPRD Sulsel dibalas dengan tindakan represif. Mahasiswa dikejar hingga masuk ke lorong-lorong pemukiman warga.

Beberapa perwakilan mahasiswa sempat berorasi di depan gedung DPRD Sulsel. Masing-masing duduk dengan almamater kebanggaannya. Didominasi mahasiswa Unhas dan UNM, orasi sempat berjalan lancar. Entah dari mana muasalnya, keributan menjalar dari kerumunan itu.

Mahasiswa yang sempat duduk berkerumun langsung berdiri. Lemparan batu memecah melayang di udara. Polisi pun merangsek masuk ke dalam area DPRD Sulsel. Mereka bersiaga dengan tamengnya. Polisi lainnya mulai menembakkan gas air mata.

FAJAR sempat merasakan bagaimana pedihnya gas air mata yang juga menyebar di halaman gedung DPRD itu. Partikel-partikel gas mampat di udara. Berjibaku dengan lemparan batu yang tak terukur dari mana datangnya. Salah gerak sedikit, kepala bocor karena benda tumpul itu.

Tak ada jalan aman selain berlindung di balik tiang-tiang tembok gerbang DPRD Sulsel itu. Batu-batu pecah menghantam tembok. Suaranya berbaur dengan raungan dan lolongan mahasiswa yang mundur perlahan.

“Pindah ke sini cepat. Cepat kesini,” ajak polisi di sebelah pagar lainnya, mengenakan tameng. Karena melihat situasi semakin chaos dengan batu di udara. FAJAR pun langsung mengindahkan seruan polisi itu. Dalam beberapa menit, polisi berlari masuk ke halaman dalam DPRD Sulsel. Menghindari lemparan batu.

Kondisi itu diperparah dengan gas air mata yang menyebar begitu cepat. Mata begitu perih. Apalagi jika tanpa baluran odol di bawah kelopak mata. Adu lempar dari jarak berdekatan itu berlangsung selama beberapa menit. Polisi langsung merangsek keluar setelah mahasiswa mengosongkan jalanan di depan Gedung DPRD Sulsel itu. Mereka berupaya menangkapi satu per satu mahasiswa yang diduga menyebabkan keributan.

Polisi berusaha menghalau pengunjuk rasa saat bentrok di depan kantor DPRD Sulsel, Selasa, 24 September. Pengunjuk rasa menolak rencana revisi Undang Undang. ABE BANDOE/FAJAR

Tindakan aparat yang terbilang sangat represif itu membuat mahasiswa bersembunyi di rumah atau kios penduduk. Ketahuan langsung diciduk aparat. Pentungan dan bogem mendarat di sekujur tubuh mahasiswa yang kurang beruntung. Tak jarang berbuah pendarahan di kepala. Darah mengucur tak terkira.

Beberapa mahasiswa yang menggotong rekannya yang perempuannya dikarenakan pingsan terkena gas air mata ikut terkena tendangan. Padahal, mereka hanya hendak mengamankan mahasiswi agar tidak tenggelam dalam kerusuhan tersebut. Tak jarang, satu-dua orang kena tarik dari aparat dan tak melanjutkan “pertolongan” terhadap rekan-rekannya itu.

Aksi represif tak berakhir begitu saja. Mahasiswa yang mengamankan diri ke pemukiman-pemukiman warga juga kena sisir dari pihak kepolisian. Mereka diciduk satu per satu dan diamankan ke gedung DPRD Sulsel. Kendaraan Jatanras bolak-balik mengangkuti mahasiswa yang dianggap sebagai biang keributan.

Imbasnya, ruang Unit Gawat Darurat RS Awal Bros seketika penuh. Pukul 16.30 Wita, ada 11 mahasiswa dirawat. Kepala mereka robek akibat pukulan tongkat aparat kepolisian. Hingga malam hari, pukul 22.00 Wita, masih ada puluhan mahasiswa yang dirawat.

Sementara di Rumah Sakit Islam Faisal, juga ada puluhan mahasiswa yang menjalani perawatan. Demikian pula dengan wartawan, menjadi korban kekerasan.

Presiden BEM UNM, M Aqsha BS menyayangkan tindakan represif aparat kepolisian. Sebab, aksinya adalah aksi damai. “Sungguh berlebihan, kawan kami banyak jadi korban,” katanya di sela-sela aksi unjuk rasa.

Ribuan massa aksi dari UNM sebutnya hanya ingin menduduki kantor DPRD Sulsel. Hal ini untuk menolak seluruh produk hukum pemerintah pusat yang tidak pro dengan rakyat.

“Kami mengecam dan melawan rezim anti demokrasi. RUU KPK yang sudah disahkan menjadi UU KPK merupakan pelemahan terhadap upaya memberantas korupsi,” ungkapnya.

Presiden BEM Unhas, Fatir Kasim mengatakan, penetapan RUU KPK menjadi UU KPK di DPR RI, merupakan bentuk penghianatan pemerintah terhadap masyarakat.

Seorang wartawati sedang asik duduk di atas pagar saat situasi lain pengunjuk rasa berusaha membobol pagar kantor DPRD Sulsel, Selasa, 24 September. ABE BANDOE/FAJAR

Meski begitu, masih ada pembahasan mekanisme oleh Presiden RI Joko Widodo, dengan batas waktu 30 hari. “Ini yang jadi fokus kita sekarang. Bergerak untuk menolak UU KPK. Cabut,” tegasnya.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Haswandy Andy Mas sangat menyayangkan terjadinya aksi kekerasan dari pihak kepolisian itu.

Mengapa? Sebab, mahasiswa tidak melanggar prosedur apa pun. Mereka dinilai hanya menjalankan hak konstitusinya dengan menyuarakan aspirasi di depan gedung DPRD Sulsel.

“Ketika aksi ini direspons secara represif, dengan tindakan-tindakan kekerasan sampai penangkapan, itu menggambarkan kondisi sekarang dan hanya akan memperparah kondisi. Ingat, peristiwa reformasi pertama itu yang jadi pemicunya, dan membuat semangat berkobar itu karena peristiwa Semanggi,” tegasnya.

Menurutnya, aparat tak boleh semena-mena dalam mengamankan mahasiswa. Hentikan kekerasan. Kekacauan terjadi karena dipicu permasalahan seperti itu. Aksi saling balas. Ia pun berharap agar Presiden RI, Joko Widodo memerintahkan kepada aparat untuk tidak melakukan tindakan represif.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, meyakinkan jika pemerintah pasti akan mendengarkan semua aspirasi yang masuk. Termasuk aksi demo, yang dilakukan oleh para mahasiswa di Makassar, Selasa, 24 September.

Beberapa revisi undang-undang, yang mengundang kontoversi dalam proses pembahasan kembali. Diapun meminta agar tak ada aksi yang anarkis, semua bisa disampaikan secara santun, ke pemangku kepentingan.

“Saya kira pemerintah siap mendengarkan, biar semua pakar-pakar akan melihat itu. Kan presiden sudah menunda, yang RUU KUHP itu,” ungkap eks bupati Bantaeng ini kepada FAJAR, kemarin.

Saat aksi unjuk rasa berlangsung, orang nomor satu di Sulsel itu juga berada di gedung DPRD Sulsel. Ia menghadiri pelantikan legislator Sulsel yang baru. (mam-ans-edo-jpg-fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...