KPK Khawatir SP3 Jadi Bahan Tawar-menawar Koruptor

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Poin-poin dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terus menjadi perdebatan. Kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 yang diatur dalam revisi dinilai dapat memberikan kepastian hukum, termasuk kepada para investor.

Namun, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif justru khawatir kewenangan tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum. Hal ini lantaran, kata dia, SP3 kerap dijadikan bahan tawar menawar kasus.

“Karena memang sejarahnya di tempat lain SP3 ini banyak dijadikan sebagai bahan tawar menawar,” ujar Laode di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, kemarin (24/9).

Laode menyatakan, kekhawatirannya bukan berarti menolak kewenangan yang diberikan mengingat komisi antirasuah merupakan pengemban mandat undang-undang. “Tapi sebenarnya menolak, jangan sampai. Menjaga jangan sampai ini di-abuse juga di KPK,” tandasnya.

Alasan pemberian kewenangan penerbitan SP3 didasarkan pada kasus-kasus besar yang mandek ketika ditangani KPK. Terkait hal ini, Laode membenarkan. Namun, ia menyebut, kasus mandek yang dimaksud hanya satu. Ia menegaskan, jangan digeneralisir ke kasus-kasus lain.

“(Kasus) yang berlama-lama itu berapa sih jumlahnya? Paling cuma satu. Lama itu karena pihak luar negeri tidak memberikan informasi yang cukup. Jadi jangan satu kasus itu digeneralisir ke seluruh kasus di KPK,” tukasnya.

Prajurit TNI AD dan Marinir Dikerahkan Hadapi Demo Mahasiswa, Pendemo : Terima Kasih Bapak TNI

Oktober You

Demo Mahasiswa Rusuh di Mana-mana

Mahasiswa Perlu Bijak Bermedsos, Hindari Hate Speech

Hingga September 2019, Realisasi AUTP 600 Ribu Ha

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut, revisi UU KPK yang telah disahkan DPR dalam rapat paripurna dapat memberikan kepastian hukum kepada para tersangka yang kasusnya mandek.

Moeldoko menyatakan, dalam revisi UU tersebut, kepastian hukum diberikan melalui kewenangan SP3 yang dimiliki KPK. Dengan SP3 ini, maka KPK bisa memberikan kepastian hukum bagi para tersangka yang kasusnya mandek.

Dalam UU yang lama, Moeldoko menyebut KPK tak memiliki kewenangan menerbitkan SP3. Hal ini menurutnya, penetapan status tersangka yang tanpa kepastian hukum akan menjadi momok bagi investor untuk menanamkan modalnya.

“Jadi maksud saya bukan soal KPK nya yang menghambat investasi. Tapi KPK yang bekerja berdasarkan Undang-Undang yang lama masih terdapat celah kurangnya kepastian hukum, dan ini berpotensi menghambat investasi,” tutur Moeldoko. (fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...