Atasi Kemacetan dan Polusi, Pindahkan Pelra ke Barombong

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR —  Mengatasi kemacetan dan polusi udara akibat meningkatnya kendaraan bermotor, memunculkan solusi dengan perubahasan sistem transportasi dari bus darat ke bus air. Tentu saja, dibutuhkan perubahan infrastruktur, yakni memindahkan pelabuhan rakyat (Pelra) yang ada selama ini di Kota Makassar ke daerah muara Sungai Jeneberang, yakni kawasan Barombong.Hal ini mengemuka, dalam penyajian rancangan moda transportasi yang disampaikan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Atma Jaya, Dr Ir H Firdaus Khaeruddin, MP, pada kegiatan Kerja Sama Kelitbangan Angkatan II, yang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Makassar, di Aerotel Smile Makassar, Kamis (26/9/2019).Menurut Firdaus, strategi moda transportasi berbasis darat dan laut yang bernuasa wisata, akan menata Kota Makassar yang nyaman dan mempercepat hubungan transportasi. “Kita berharap, begitu turun dari Bandara, kita bisa langsung ke tujuan tertentu dalam waktu sekejap. Termasuk dengan mendatangi pulau-pulau lain di Sulsel ini, seperti ke Selayar. Dengan adanya pusat transportasi di Barombong, bisa mengurai kemacetan dengan pemberdayaan moda atau bus air,” terangnya.Firdaus sendiri mengakui, apa yang telah dipikirkan dan dirancang itu, telah digunakan di daerah lain di Indonesia ini, termasuk dengan perbandingan luar negeri.Sementara itu, Direktur LP2M Universitas Patria Artha Dr Ir Nurmiati, MM, M.Si, mengetengahkan konsep ideal pembangunan daerah, sebelum pemerintah mengeluarkan regulasi kebijakan, maka perlu sinergitas antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Perguruan Tinggi (PT), dalam membahas rancangan regulasi tersebut.“Melalui sinergi, kerja sama dari paradigma (pola pikir) yang berbeda akan mewujudkan hasil lebih besar dan efektif sehubungan proses yang dijalani menunjukkan tujuan yang sama dan kesepakatan demi hasil positif,” terang Nurmiati.

Dikatakan, sinergi pihak perguruan tinggi dengan pemerintah daerah menjadi salah satu modal untuk seiring selangkah membangun bangsa demi mewujudkan masyarakat ilmiah.

Bahkan Nurmiati mengungkapkan beberapa peran perguruan tinggi, meliputi menjembatani lahirnya komunikasi kebijakan publik melalui survei dan riset yang langsung bersentuhan dengan masyarakat serta langsung memberi solusi untuk masalah sosial.

Pada kesempatan ini, Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar Dr Muhammad Iqbal Samad Suhaeb, SE, MT, dalam sambutannya dibacakan Sekretaris Balitbangda Dr Imran Tajuddin mengatakan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 17/2016, Balitbang yang pada tingkatan apapun, menjalankan fungsi kelitbangan, dapat bekerja sama dengan Litbang Perguruan Tinggi dan Litbang lainnya. (lis)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...