Kemenkumham Gelar Wadah Diskusi RUU Pemasyarakatan

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAMUJU – Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Elly Yuzar, membuka pelaksanaan sosialisasi Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan kepada mahasiswa beberapa perguruan tinggi di Mamuju, di Ruang Baharudin Lopa, Kamis (26/9/2019).

“Pelaksanaan kegiatan ini sebagai tindaklanjut arahan Dirjen Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, beberapa Waktu lalu, ” kata Elly Yuzar. Elly menjelaskan, banyaknya polemik penolakan terhadap adanya Revisi Undang-Undang Pemasyarakatan di kalangan masyarakat dan mahasiswa sehingga menimbulkan keresahan dan demo dibeberapa wilayah Indonesia tak terkecuali di depan gedung DPR RI.

Tak hanya itu, ia juga menjelaskan implementasi atas undang-undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang selama dijalankan Pemerintah. “Undang-undang tersebut sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum masyarakat saat ini, ” lanjutnya yang juga bertindak sebagai Narasumber

Karena, masih ada muatan yang belum mengatur secara utuh kebutuhan pelaksaanaan tugas pemasyarakatan serta masih adanya kekeliruan atau tumpang tindih pemahaman tentang definisi, sistem, dan tujuan dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

“Maka dari itu perlu ada perubahan undang-undang di dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan ini” lanjut Elly. Ia juga menjelaskan13 poin penting tentang muatan baru RUU Pemasyarakatan diantaranya reformulasi sistem pemasyarakatan, tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, asas dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, penegasan fungsi pemasyarakatan, kelembagaan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, serta Hak dan Kewajiban.

Dalam kesempatan yang sama, Elly menjelaskan hal pemberian cuti bersyarat yang merupakan hak WBP yang juga banyak menuai polemik. Banyak masyarakat yang salah mengartikan tentang cuti bersyarat ini. “Saya banyak mendengar bahwa narapidana bebas keluar masuk Lapas, bebas ke Mall asalkan didampingi petugas lapas, ini sebuah kekeliruan,” ujar Elly.

Sehingga, isu informasi yang tidak sampai diterima oleh masyarakat tidak utuh, dan menimbulkan kontroversi pada RUU Pemasyarakatan. Sehingga kegiatan ini dapat menjadi wadah diskusi hukum agar info dan muatan RUU Pemasyarakatan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. (rls)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...