Kepolisian Didesak Bebaskan Mahasiswa yang Ditangkap

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Polda Metro Jaya mengamankan 94 mahasiswa pasca bentrokan yang terjadi dalam aksi unjukrasa ribuan mahasiswa yang menolak sejumlah RUU. Banyak yang menyanyangkan tindakan represif aparat Kepolisian dalam membubarkan aksi unjuk rasa mahasiswa.

Kepolisian pun diminta untuk segera melepaskan para mahasiswa yang sempat diamankan. Tak hanya itu, kepolisian juga didesak tidak memproses hukum para mahasiswa tersebut.

“Tidak usah lah dijadikan perkara, dilepaskan saja, mereka kan menyampaikan aspirasi rakyat,” kata pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar kepada FIN, Rabu (25/9).

Dia menjelaskan para mahasiswa tidak akan menjadi gaduh jika tidak adanya tindakan represif aparat kepolisian. Bahkan mahasiswa dari awal berunjuk rasa secara damai dan tertib.

“Mereka begitu (rusuh) karena dihalangi menyampaian aspirasinya, kepolisian dari dulu masih menggunakan cara-cara lama yakni mengejar mahasiswa seperti penjahat, kalau soal ada pengrusakan itu konsekuensinya,” jelasnya.

Abdul Fickar merasa aneh dengan sikap DPR dan Kepolisian, yang tak membuka gerbang DPR/MPR untuk memberikan mahasiswa masuk dan berdialog dengan anggota DPR sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. “Buka saja gerbangnya, kenapa harus dihalangi, mereka mau sampaikan aspirasi rakyat,” tutupnya.

Sementara, Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andriyani meminta kepolisian untuk membebaskan seluruh mahasiswa yang ditangkap dalam melakukan unjuk rasa di berbagai daerah.

“Bebaskan segera, yang ditangkap bebaskan,” katanya.

Dia juga meminta kepolisian untuk tidak menghalang-halangi proses pendamping hukum terhadap para mahasiswa yang ditangkap. “Jangan halangi akses bantuan,” tegasnya.

Lalu soal tindakan represif aparat kepolisian dalam membubarkan aksi unjuk rasa mahasiswa, Yati meminta kepolisian untuk menghentikan cara lama yang dapat memicu kemarahan mahasiswa dan masyarakat umum.”hentikan cara arogan dan kekerasan, kita (KontraS) memantau ini,” tegasnya.

Sementara itu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban saat aksi demonstrasi mahasiswa di Gedung DPR pada 24 September 2019.

“Mulai hari ini, setelah konferensi pers ini, kami membuka posko pengaduan,” kata Direktur LBH Jakarta Arif Maulana.

Selain LBH Jakarta, ada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Kontras, LBH Masyarakat, LBH Pers, Lokataru, Institute for Criminal Justice Reform ( ICJR), dan LBH PP Muhammadiyah.

Mereka tergabung dalam Tim Advokasi Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan dan Demokrasi.

Ia mempersilakan siapa saja yang merasa menjadi korban atau keluarganya menjadi korban, misalnya belum kembali ke rumah setelah aksi mahasiswa di Gedung DPR, Selasa (24/9) untuk melapor.

“Bagi teman-teman yang merasa anggota keluarga, teman kuliah, sahabat, temannya belum kembali ke rumah atau kampus setelah aksi mahasiswa dan masyarakat sipil semalam di DPR, silakan mengontak kantor yang saya sebutkan,” katanya.

Arif mengaku banyak mendapatkan telepon dari mahasiswa yang kebingungan mengadukan persoalan itu dan mencari pendampingan hukum.

“Semalam, banyak teman-teman mahasiswa kontak, bingung. Banyak kawan membutuhkan bantuan hukum. Makanya, kami buka posko pengaduan,” katanya.

Dari laporan pengaduan yang masuk sementara ini, kata dia, ada sekitar 50 mahasiswa yang diamankan polisi, baik di Polda Metro Jaya maupun Polres Metro Jakarta Barat.

Para mahasiswa itu, kata dia, berasal dari berbagai kampus, antara lain Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika), Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani), Universitas Kristen Indonesia (UKI), dan UIN Jakarta.

Namun, kata Arif, ada informasi lagi dari Direskrimum Polda Metro Jaya bahwa mahasiswa yang diamankan di Polda Metro Jaya sebanyak 94 orang dan 49 orang di Polres Metro Jakbar.

“Tim advokasi hari ini sedang bekerja, mencoba kembali memverifikasi data awal yg kami peroleh untuk diberikan pendampingan hukum,” katanya.

Diketahui, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus terus melakukan aksi unjuk rasa di Depan Gedung DPR/MPR RI guna menolak RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan RUU Ketenegakerjaan.

Mahasiswa juga mendesak pembatalan UU KPK dan UU SDA dan juga menuntut agar RUU PKS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Aksi unjuk rasa juga digelar ribuan mahasiswa di berbagai daerah secara serentak, bahkan tidak sedikit, aksi unjuk rasa berujung dengan bentrokan dengan pihak kepolisian.

Kemarin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto memamndang aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar diberbagai daerah sudah tidak relevan, pasalnya Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk menunda pengesahan lima revisi undang-undang (RUU) yakni RUU KUHP, Permasyarakatan, Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), Pertanahan, dan Ketenagakerjan.

Yasonna H Laoly: Pakai Mekanisme di MK, Tidak Perlu Perppu

Profesor Petani

Usulan Indonesia Dalam Atasi Krisis Harga Kopi

Polda Amankan 570 Anak STM yang Demo: Emak Tunggu di Parkiran

Kementan Minta Stakeholders Salurkan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

“itu (demontrasi) sudah tidak relevan lagi, tidak penting lagi yang berkenaan dengan RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP, ketenagakerjaan kemudian keempat, RUU Pemasyarakatan,” katanya di Kantor Kemenko Polhukam , Jakarta,

Dia menegaskan dari delapan RUU yang disusun oleh DPR RI, hanya tiga yang telah disetujui oleh pemerintah. Ketiga RUU yang telah disetujui, yakni RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), RUU MPR DPD dan DPRD (MD3) dan RUU Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (PPP).

“Saya kira dengan adanya penundaan itu yang didasarkan oleh kebijakan pemerintah untuk lebih mendengarkan suara rakyat,” tegasnya.

Menurutnya, untuk menyampaikan aspirasasinya para mahasiswa bisa memilih jalan yang lebih terhormat yakni memeberikan saran melalui upaya dialog yang lebih konstruktif. Jadi, Wiranto mengimbau agar mahasiswa tidak lagi menggelar aksi unjuk rasa yang menyangkut penolakan tentang UU, pasalnya hanya akan menguras energi dan membuat masyarakat tidak tentram serta mengganggu ketertiban umum.

“lebih baik diperbincangkan dengan DPR apa yang perlu didengarkan DPR sehingga UU di masa yang akan datang tidak merugikan masyarakat, lebih baik diurungkan (demonya),” ujarnya. (fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...