Janji Pemerintah 2022, KA Tembus Makassar

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah bersikap tegas. Proses pembebasan lahan yang menghambat Kereta Api (KA) Trans Sulawesi tuntas, harus diselesaikan paling lambat November mendatang.

Konsinyasi menjadi jalan terakhir. Mereka yang tak terima tetap dipaksa menerima hasil keputusan pemerintah. Baik di Barru, Pangkep, dan Maros. Khususya lokasi yang masih terhambat pembebasan.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar, Firdaus Dewilmar menegaskan, hasil evaluasi mereka, November mendatang lahan KA Sulsel baik di Kabupaten Pangkep dan Maros, sudah harus selesai. Selain itu, rel utama dan rel cabang untuk jalur KA Tonasa ke Pelabuhan Garongkong juga sudah rampung.

Kata dia, proyek ini ditunggu masyarakat. Ia tak ingin lagi ada masalah. Utamanya pengadaan tanah di sepanjang jalur KA Makassar-Parepare. “Masyarakat juga sudah menunggu kapan dilakukan pembayaran lahan,” bebernya, usai pertemuan di Kejati Sulsel, kemarin.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengatakan, pihaknya serius untuk menuntaskan semua persoalan yang berkaitan dengan lahan. Makanya mereka mengumpulkan bupati, kajari, BPN, hingga semua yang berkaitan dengan proyek tersebut.

Kata dia, semua pihak harus lebih serius lagi dalam berkoordinasi. Masalah koordinasi inilah yang selalu menjadi kendala. Ketika ada persoalan semua diam.

“Pertemuan berikutnya harus lebih dipertajam. Kalau perlu sampai ke camat, lurah, dan kepala desa. Untuk pembebasan, November sudah rampung,” jelas mantan bupati Bantaeng dua periode itu.

Kata dia, proyek KA ini menjadi pembangunan yang dinantikan masyarakat. Apalagi menjadi proyek strategis nasional, yang tak datang dua kali. Makanya semua harus bekerja bersungguh-sungguh di lapangan.

 

Kakanwil BPN Sulsel, Dadang Suhendi mengatakan, pilihan bagi masyarakat yang menolak untuk pembebasan lahan, adalah proses hukum di pengadilan. Nilai yang mereka tetapkan, untuk lahan sudah ditentukan oleh Apraisal.

Hanya saja, khusus di wilayah Barru, mereka memilih tak menggunakan jalur hukum. Rata-rata menerima nilai lahan yang dibebaskan. “Di Barru ada 26 bidang lahan yang segera kami konsinyasi,” bebernya.

Sementara di Pangkep, warga justru menolak. Hanya saja, tak banyak dari mereka yang melakukan proses hukum ke pengadilan. Makanya, mereka tetap akan menempuh jalur konsinyasi, memproses pembayaran lahan mereka di pengadilan.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menjelaskan, KA Sulsel ini nantinya tak hanya dipersiapkan untuk angkutan penumpang. Melainkan logistik. Selain itu, tak hanya jalur yang dibangun pemerintah, melainkan ada jalur khusus yang dikerjasamakan dengan swasta.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat rapat bersama Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Kajati Sulsel, membahas progres KA Trans Sulawesi, Kamis 26 September 2019 di Kantor Kajati Sulsel.

Kata dia, selama tiga tahun berturut-turut Sulsel akan dihadiahi jalur KA yang diresmikan hingga 2022. Tahun depan mereka akan menghadiahkan 70 kilometer sampai 80 kilometer jalur KA Tonasa Garongkong.

“Tahun 2021 menuntaskan jalur Barru-Parepare. Kemudian tahun ketiga (2022) sudah menuntaskan jalur Pangkep-Maros, hingga masuk Makassar. Setiap peresmian, kita hadirkan Pak Presiden,” bebernya.

Berfungsinya akses awal dari Tonasa ke Garongkong, kata dia, akan berdampak sangat besar. Jika kereta api itu sudah berfungsi untuk logistik akan memangkas jumlah truk lewat dan merusak jalan. Nanti kalau sudah selesai tidak ada lagi tambahan biaya untuk perbaikan jalan.

Ia pun mengakui, memang ada hambatan tentang pembebasan lahan. “Makanya, kami meminta legal opinion dari Kajati, lantaran ini proyek nasional. Tak ada ganti rugi dalam pembebasan lahan tapi ganti untung masyarakat,” tambahnya.

Anggota Banggar DPR RI, Andi Akmal Pasluddin mengatakan, pihaknya menjadi pengawal kucuran anggaran ke Sulsel untuk proyek-proyek prioritas. Salah satunya kelanjutan proyek kereta api Makassar-Parepare.

Proyek ini, diakuinya, cukup lamban progresnya dikarenakan persoalan lahan. “Anggaran kereta api Makassar-Parepare tahun depan dianggarkan minimal Rp1 triliun. Kami dorong agar anggaran ini dimaksimalkan sehingga proyek ini rampung. Kami akan awasi,” bebernya.

Kemenhub sebelumnya membuat skema KPBU untuk penuntasan proyek KA dengan membuat konsorsium PT Celebes Railway Indonesia (CRI). Konsorsium ini resmi dilibatkan dalam proyek kereta api (KA) Trans Sulawesi. Perusahaan itu akan mengerjakan jalur penghubung jalur KA Makassar-Parepare dengan pabrik semen.

CRI merupakan konsorsium yang terdiri dari berbagai perusahaan, dengan PT PP (Persero) Tbk memiliki saham terbesar sebanyak 45 persen. Selain PTPP, ada PT Bumi Karsa 22,5 persen, China Communcations Construction Engineering Indonesia 22,5 persen, dan Iroda Mitra 10 persen.

Ada beberapa rute yang bakal dibangun jalur kereta menuju kawasan industri. Rute pertama akan menuju PT Semen Bosowa yang memiliki panjang 6,63 kilometer (km). Kedua, jalur kereta logistik tersebut bakal menuju PT Semen Tonasa sepanjang 8,85 km. (ful-fik/abg-zuk)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...