Ketua Panja RUU PKS Marwan Dasopang: Saya Sudah Lelah

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah sepakat tidak mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Apalagi RUU ini juga harus disesuaikan dengan RUU KUHP yang ditunda pengesahannya. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PKS Marwan Dasopang menyatakan, alasan pembatalan juga karena mentoknya dalam proses pembasahan. Hal ini menurutnya tata cara pembuatan UU dinilai belum bisa mengikuti mekanisme yang sesuai.

“Baru membahas DIM, masuk satu persoalan sudah mentok. Saya sudah lelah dengan itu,” ujar Ketua Panja RUU PKS Marwan Dasopang kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Kamis (26/9).

Dia mencontohkan, hal ini bisanya terjadi saat penyampaian pendapat antar fraksi yang pada akhirnya tidak mendaptkan temu. Sebagai upaya penyelesaian juga, pihaknya kemudian membentuk tim perumus (timus) dan membahas satu persatu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Namun, upaya tersebut tidak juga membuahkan hasil dengan masih adanya beda pendapat antar anggota. Penundaan kemudian menjadi pilihan, mengingat hal ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat pendek. “Jadi tidak bisa lagi. Tanggal 28 sudah karantina, tanggal 30 sudah pelantikan. Sementara kita ada pengambilan keputusan tingkat satu, tidak mungkin langsung pembahasan tingkat dua,” papar Ketua Panja RUU PKS Marwan Dasopang.

Tak hanya soal beda pendapat, penundaan ini juga sebagai dampak dari penundaan RUU KUHP. Dia mencontohkan, dalam proses penyelesaian RUU PKS harus melewati komisi III terkait hukum pidana. Namun, saat RUU PKS dibahas, pihak DPR juga tengah melalukan revisi terhadap RUU KUHP. “Kami tidak bisa membuat definisi pidana yang sama dan bertentangan, maka disahkan dulu KUHP. Tapi akhirnya kuhp tidak jadi disahkan,” tandas Ketua Panja RUU PKS Marwan Dasopang.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan RUU PKS tidak akan disahkan DPR pada periode 2014-2019 ini. Waktu kerja yang tinggal sedikit lagi tidak memungkinkan DPR RI dan pemerintah menyelesaikan RUU PKS.

“Saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan Panja terkait. Karena waktunya pendek, maka kita putuskan ditunda,” tegas Bamsoet, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9).

Politisi Partai Golkar ini mengatakan pembahasan RUU PKS akan dibawa di masa jabatan DPR periode 2019-2024 yang akan dilantik pada 1 Oktober mendatang. DPR RI saat ini bisa melakukan carry over terhadap RUU yang belum selesai setelah mengesahkan revisi UU Peraturan Pembentukan Perundangan Perundang-undangan (P3).

Saut Situmorang: Jokowi Presiden Paling Keren NKRI

Demi Demokrasi

Kematian Jamal Khasoggi, Pangeran MBS Mengaku Bertanggung Jawab 

Jokowi Minta Polisi Tak Lakukan Tindakan Represif

Inovasi Semen Tonasa Diakui Dunia, Ini Pencapaiannya

Sementara itu, perkembangan terkini mengenai RUU PKS adalah DPR dan pemerintah sepakat membentuk tim perumus (Timus). Timus RUU PKS bakal efektif bekerja di periode mendatang. “Saya mendengar dari Ketua Panja PPKS bahwa sampai saat ini untuk judul RUU saja belum ada kesepakatan. Sehingga tidak bisa diteruskan karena waktu yang pendek,” pungkasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa’adi menyambut gembira atas ketetapan DPR RI menunda pengesahan RUU PKS. Menurutnya, RUU PKS telah menimbulkan pro dan kontra yang sangat tajam dari berbagai kelompok masyarakat. “Sehingga menurut pandangan kami perlu ada pendalaman lebih lanjut dan pembahasannya lebih banyak melibatkan masyarakat sehingga dihasilkan RUU yang lebih baik dan komprehensif,” jelasnya kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Kamis (26/9).

Dia berpendapat, penundaan RUU PKS juga karena harus menunggu pengesahan RUU KUHP, karena beberapa pasal sanksi pidananya merujuk kepada pasal-pasal dalam KUHP agar sinkron. “Ada pun terhadap penundaan RUU KUHP, MUI sangat menyesalkan. Karena sudah mendesaknya kebutuhan bangsa Indonesia memiliki UU KUHP yang berpijak dan bersumber dari nilai-nilai moral, agama dan budaya bangsa sendiri,” jelas Zainut. Meski begitu, MUI memahami penundaan tersebut. Harapannya DPR RI Periode 2019 – 2014 dapat melanjutkan pembahasan dengan lebih aspiratif dan akomodatif. (fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...