RUU PSDN Resmi Diundangkan, Sipil Berhak Bela Negara

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – DPR RI akhirnya telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional atau RUU PSDN untuk Pertahanan Negara menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan tersebut dilakukan melalui Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (26/9).

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengungkapkan, RUU PSDN sudah disepakati dalam Pembicaraan Tingkat I. Dia menegaskan bela negara ini hanya bagi masyarakat sipil yang mau terlibat dalam sistem pertahanan sebagai komponen cadangan secara sukarela alias tidak ada paksaan.

Bela negara itu, dimaksudkan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Politikus PKS itu menyebut tidak cukup pertahanan ditangani militer saja. Warga negara, berhak ikut bela negara dengan adanya UU PSDN.
“Masyarakat yang ikut bela negara ini bakal bergabung bersama pasukan militer saat negara membutuhkan sebagai pasukan sipil terlatih. Saat negara membutuhkan, mereka akan bersama tentara, pegang senjata, dan sebagainya. Yang tidak terlatih tidak boleh,” terang Abdul saat rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9).

Melalui RUU PSDN, sistem pertahanan negara yang bersifat semesta untuk pertahanan negara memiliki landasan legal formal. Selain itu, muatan RUU yang meliputi keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara, penataan komponen pendukung, hingga mobilisasi dan demobilisasi menjadi hal yang diperlukan. “Ada hal penting yaitu penambahan sifat sukarela dalam keikutsertaannya menjadi komponen pendukung dan cadangan,” imbuhnya.

Ketua Panja RUU PKS Marwan Dasopang: Saya Sudah Lelah

Saut Situmorang: Jokowi Presiden Paling Keren NKRI

Demi Demokrasi

Kematian Jamal Khasoggi, Pangeran MBS Mengaku Bertanggung Jawab 

Jokowi Minta Polisi Tak Lakukan Tindakan Represif

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, selaku pimpinan sidang menanyakan persetujuan kepada para anggota yang hadir. “Apakah pembicaraan tingkat II, pengambilan keputusan tentang RUU PSDN untuk Pertahanan Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-Undang?” tanya Agus. Seluruh anggota Dewan yang hadir kompak menjawab setuju. “Setuju,” jawab anggota Dewan diikuti dengan mengetuk palu, tanda pengesahan RUU PSDN menjadi UU.

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyebut, pengesahan RUU ini sudah diselesaikan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat 1 pada 23 September 2019 lalu. “Ini merupakan cara melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara,” tegas Ryamizard.

Dia menambahkan, pengesahan RUU ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Yakni 17 tahun. Sebab itu, pengesahan ini akan menjadi lembaran baru bagi bangsa Indonesia terkait RUU pengelolaan sumber daya nasional yang telah disahkan menjadi UU. “Pemerintah dan DPR diberi kesempatan mengukir sejarah,” papar mantan KSAD ini. Dengan pengesahan UU PSDN ini, negara telah memiliki payung hukum. (fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...