Eks Legislator Incar “Jabatan Basah” Perusda

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Jabatan direksi perusahaan daerah atau perusda menjadi incaran. Tidak terkecuali mantan legislator yang tak terpilih pada pileg lalu.

Kabag Perekonomian dan Kerja Sama Setda Pemkot Makassar, Sukri Hasanuddin menjelaskan, rencana pergantian posisi direksi juga akan dilakukan di PD Pasar, PD Terminal, dan PD Parkir. Tinggal menunggu persetujuan wali kota.

Meski belum dibuka, ungkap Sukri, beberapa mantan legislator DPRD Kota Makassar sudah mempertanyakan proses lelang jabatan direksi. Sukri mengungkap salah satu nama di antaranya, Susuman Halim yang akrab disapa Sugali.

Dia sudah menghubungi Sukri secara langsung dengan niat mendaftar menjadi direksi perusda. “Pak Sugali sempat telepon dan tanya kapan pendaftaran terbuka. Tetapi belum ada ini. Dia juga tidak sampaikan mau daftar di perusda mana,” ungkapnya kepada FAJAR, Jumat, 27 September.

Pergantian jajaran direksi perusda tak harus menunggu masa berlaku SK habis. Makanya, ada evaluasi tahunan untuk melihat kinerja. Jika dianggap buruk, tentu akan digeser sebagai direksi.

Semuanya juga bergantung wali kota sebagai owner. “Kalau dirasa perlu, kita ganti, makanya ada evaluasi. Kita lihat tren kinerja dan pendapatan Perusda seperti apa,” kata Rusdi.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemkot Makassar, Sittiara Kinang menjelaskan, semua masih dalam tahap pembahasan. Pihaknya belum menentukan apakah perusda lain selain PDAM juga akan dilelang atau tidak.

“Ini masih dibahas. Nantilah saya infokan kalau sudah selesai. Kita juga masih rapat untuk persiapkan proses lelang jabatan jajaran direksi PDAM Makassar,” jelasnya.

Susuman Halim yang dikonfirmasi, kemarin, mengaku, belum melirik posisi direksi perusda Makassar. Dia juga belum menentukan pilihan dari dari empat perusda yang ada. “Belum ada pendaftaran. Lagian saya juga belum tahu yang mana,” ungkapnya.

Siap Dievaluasi

Dirut PD Pasar Makassar Raya, Syafrullah menjelaskan, dalam aturan perusda, posisi direksi dijabat selama empat tahun. Jika tak ada pelanggaran atau kinerja yang buruk, penggantian tetap harus berlandaskan perda tersebut.

SK penunjukan dirinya sebagai dirut diteken wali kota sejak 2018 lalu. Pun jika wali kota ingin mengganti direksi, dia mengaku tak ada persoalan. Selama semuanya sesuai aturan. Tak melanggar perda yang ditetapkan.

“Kalau memang pimpinan mau, kita ikut saja. Saat ini kami masih fokus tuntaskan persoalan aset pasar. Masih banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan,” tambahnya.

Dalam Perda Nomor 17 tahun 2002 yang merupakan perubahan Perda Nomor 4 Tahun 1999 tentang PD Pasar, pada pasal sembilan memuat jangka waktu masa jabatan direksi yakni selama empat tahun. Akan tetapi anggota direksi bisa diberhentikan, salah satunya karena perbuatan yang merugikan perusda. (ful/iad)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...