Akbar Tanjung Minta Pemerintah Dengar Aspirasi Mahasiswa

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Dewan Penasihat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI Akbar Tanjung, meminta pemerintah dan pemegang otoritas kebijakan memperhatikan aspirasi yang akan disampaikan para mahasiswa dalam aksi demonstrasi Senin (30/9) ini.

“Kalau mengenai aspirasi dari para mahasiswa, harapan saya tentu aspirasi itu patut diperhatikan oleh para pemegang otoritas di republik kita ini,” kata Akbar Tanjung usai menghadiri perayaan Milad Ke-53 KAHMI di Jakarta, Minggu (29/9) malam.

Dia mengatakan dengan sistem demokrasi yang dianut Indonesia, maka setiap aspirasi diperbolehkan untuk disampaikan kepada pemerintah.

Namun, Akbar Tanjung meminta kepada para mahasiswa bahwa aspirasi yang akan disampaikan harus sejalan dengan nilai-nilai idealisme berbangsa dan bernegara.

“Aspirasi yang mereka perjuangkan atau sampaikan itu harus betul-betul sejalan dengan idealisme mereka sebagai mahasiswa yang menghendaki adanya kehidupan yang adil dan kehidupan keadilan dan kebenaran,” ujar Akbar Tanjung.

Dia tidak tahu persis aspirasi yang akan disampaikan mahasiswa pada aksi Senin (30/9) apakah berkaitan dengan KPK atau bukan.

Namun, dia menilai semuanya mempunyai komitmen untuk bisa memberantas korupsi memperkuat institusi KPK dan itu sudah menjadi tekad semua masyarakat.

“Dan KPK selama ini sudah memperlihatkan kesungguhannya dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi,” katanya.

Akbar Tanjung yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar mengatakan, Presiden Jokowi harus punya alasan yang kuat sebelum mengeluarkan Perppu KPK (Paturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).

Demo Mahasiswa di Senayan, Ribuan dari Bandung ke Jakarta

Fee Kemacetan

Wartawan Indonesia Veby Mega Indah Tertembak di Hong Kong

Agnez Monica: Jadi Bukan Cuma Oh Gue Sayang

Tuntutan Belum Tuntas, Mahasiswa Demo Lagi Besok saat Paripurna Terakhir DPR

Alasan kuat yaitu memenuhi unsur negara dalam kondisi genting dan memaksa.

“Untuk pembuatan Perppu itu adalah hak konstitusional Presiden untuk menerbitkannya, yang penting adalah alasan-alasan utama dari penerapan Perppu itu terutama dalam hal keadaan genting dan memaksa,” kata Akbar Tanjung.

Akbar juga berharap Presiden Jokowi sebelum mengeluarkan Perppu, mendengarkan aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama sehingga kebijakan tersebut sejalan dengan aspirasi yang berkembang di kehidupan masyarakat Indonesia.

Diketahui, Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu terkait Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

“Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan DPR RI, banyak sekali masukan-masukan juga yang diberikan kepada kita utamanya memang masukan itu berupa penerbitan Perppu, tentu saja ini akan kita segera hitung, kalkulasi,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Kamis. (jpnn)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...