Simtomatik Gerakan Mahasiswa Makassar

0 Komentar

Oleh: Rahmat
(Mahasiswa FIB Unhas)

Terjadinya konflik besar di beberapa daerah membuat negara dalam kondisi tegang.  Mulai dari kebakaran hutan dan lahan di Sumatra, pemindahan ibu kota ke Kalimantan, diskriminasi dan militarisme di Papua, maupun kisruh politik di pusat membuat situasi kian semrawut. Kemudian isu yang muncul di permukaan ialah dalam wujud penolakan atau kritik terhadap pelbagai RUU. Hingga kini, RUU yang tidak pro terhadap rakyat masih diperjuangkan oleh mahasiswa.

Setidaknya dalam 7 hari belakangan ini, barisan mahasiswa dan masyarakat belum juga menurunkan tensinya dalam menolak RUU yang tidak pro terhadap rakyat. Bahkan terjadi eskalasi hingga menyeret pelajar melakukan aksi demonstrasi. Walaupun sudah banyak korban berjatuhan akibat represivitas aparat negara. Akan tetapi, hal tersebut malah membuat mahasiswa semakin geram.

Jika ditarik kembali menjelang peringatan Hari Tani Nasional 24 September 2019 lalu, memang telah banyak masalah yang mengundang reaksi mahasiswa. Hal ini kiranya merupakan data yang cukup kuat untuk melayangkan “mosi tidak percaya” terhadap DPR. Namun isu yang paling menonjol adalah RKUHP dan revisi UU KPK. Menjadi prihatin tentunya bila kondisi ini justru dimanfaatkan oleh oknum “tertentu”, di saat situasi dan kondisi politik yang kian memanas. Alhasil memunculkan asumsi bahwa gerakan mahasiswa saat ini “ditunggangi”. Benarkah demikian?


Di berbagai daerah rupanya titik api belum juga padam, terkhusus di Makassar. Gerakan mahasiswa khususnya di Unhas pada 24 september 2019 lalu, tak luput menjadi sorotan. Berdasarkan fakta di lapangan, gerakan mahasiswa di Unhas terbagi menjadi dua kubu. Pertama, membawa nama AGRARIA (Aliansi Gerakan Merah Peduli Rakyat). Kedua, ialah BEM Unhas. Apa yang menjadi pembeda keduanya? AGRARIA setidaknya mengangkat semua RUU yang tidak pro terhadap rakyat, sementara BEM Unhas hanya mengangkat isu KPK dengan tuntutan lahirnya Perpu. Ketiga, AGRARIA tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil (gabungan masyarakat dan mahasiswa se-kota Makassar) sementara BEM Unhas tidak.

Namun, sorotan tajam perlu diarahkan pada gerakan yang dibangun oleh BEM Unhas, sebab terdapat hal unik dan menggelitik dari aksi maupun long march yang mereka lakukan. Selain karena tidak bergabungnya mereka dalam Aliansi Masyarakat Sipil, aksi tersebut juga dikawal langsung oleh Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan & Alumni Unhas (WR3). Hal ini tentu merupakan sebuah peristiwa yang langka, sebab BEM Unhas seolah menjadi representasi gerakan mahasiswa di Makassar yang di-framing melalui salah satu media nasional, sementara ‘badan eksekutif dadakan’ itu tidak tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil yang merupakan gabungan masyarakat dan mahasiswa se-kota Makassar dengan mengangkat isu yang lebih luas.

Di balik uniknya gerakan tersebut, mungkinkah gerakan BEM-Unhas ditunggangi? Atau bergabungnya WR3 dalam massa aksi BEM-Unhas merupakan sebuah pencitraan?

Salah satu cara menjawab pertanyaan di atas, kita mesti mempertimbangkan data dari jajak pendapat, pembaca Mojokdotco beberapa pekan lalu, yakni munculnya  nama Dwia Aries Tina Pulubuhu (rektor Unhas) di urutan kedua sebagai kandidat calon menteri pendidikan dan kebudayaan setelah Haidar Bagir yang memiliki 36.2 % poolling. Kemudian Hilmard Farid di posisi ketiga. Hal ini tentunya penting untuk menjadi perhatian, terlebih hal ini juga nampak berkaitan dengan dipaksakannya pemenuhan Unhas untuk lolos evaluasi PTN-BH. Namun persoalan ini, akan dijelaskan secara mendalam pada pembahasan lain.

Kembali pada gerakan 24 Septembar lalu, nampak terdapat ‘simtom kepribadian terbelah’ dalam tubuh gerakan mahasiswa Unhas secara khusus, dan Aliansi Masyarakat Sipil secara umum. Sekali lagi, merespons persoalan tersebut, mahasiswa sudah sepatutnya merangkul keseluruhan isu sebagai sebuah ‘narasi kolektif’ yang berpihak kepada masyarakat banyak. Sebagai mahasiswa, semestinya kita lebih jeli dalam membaca setiap persoalan yang ada demi menjaga otentisitas sebuah gerakan nan jauh dari kata ditunggangi. Sebab di tengah kekacauan ini, kemungkinan terlibatnya oknum ‘tertentu’ yang memanfaatkan kondisi tersebut sulit untuk dihindari.

Sebagai catatan penting, pemangku kebijakan mestinya juga lebih jeli dalam melihat masalah ini. Sebab jika terus-terusan menggunakan aparat negara dengan kekerasan untuk membubarkan atau menghalau aksi demostrasi nampaknya masalah akan semakin semrawut. Apabila kondisi semrawut tersebut berlanjut, bukan tidak mungkin akan terjadi darurat keamanan negara, sehingga konstelasi ekonomi terganggu dan akhirnya berakibat pada melemahnya rupiah. Maka dari itu, demi mencegah terjadinya kekacauan yang berkepanjangan, pemangku kebijakan mesti mengambil sikap, terutama RUU yang tidak pro terhadap rakyat harus segera disikapi! Paling tidak, menstabilkan terlebih dahulu kondisi.

Terakhir, untuk aparat negara dalam hal ini kepolisian, seharusnya tidak bertindak represif atau membabi buta terhadap massa aksi dengan dalih pengamanan. Apalagi telah dipertegas oleh Jokowi melalui pernyataan pers di kompas.com “saya sejak awal (memerintahkan Polri tidak menggunakan cara represif). Kemarin saya ulangi juga kepada Kapolri agar jajarannya tidak bertindak represif,” di Istana Negara, Jum’at (27/9/2019). Sebab, hal itu justru menurunkan martabat aparat kepolisian sendiri.

Selanjutnya, bila hal demikian terus terjadi, tidak hanya mahasiswa dan pelajar yang berhadap-hadapan dengan polisi tetapi juga masyarakat umum. Pada akhirnya hal tersebut dapat memicu peperangan yang tidak berkesudahan. Kemudian berakibat pada tuntutan mahasiswa bisa jadi teralihkan. Oleh karena itu, keberadaan AGRARIA diharapkan dapat tetap mengawal proses revisi yang telah dijanjikan oleh pemerintah. Sebagaimana pesan Tan Malaka dalam bukunya Madilog, “berpikir besar kemudian bertindak”. (*)

 

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...