KPU Pangkep Usul Rp30 Miliar, Begini Respons Pemkab

Rabu, 2 Oktober 2019 10:25

FAJAR.CO.ID, PANGKEP– Tingginya usulan anggaran pilkada Kabupaten Pangkep yang diusulkan KPU Pangkep, menjadi penghambat lambannya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPH).

Hingga saat ini, pemerintah daerah belum melakukan penandatanganan. Bahkan anggaran yang akan dihibahkan pun belum menemui titik terang.

Wakil Bupati Pangkep, Syahban Sammana saat ditemui usai pembukaan TMMD di Kecamatan Segeri mengaku, permintaan anggaran yang diusulkan KPU Pangkep sangat tinggi, hingga tidak menemui titik terang.

“Permintaan anggarannya yang tinggi, bukan kita cuek, anggaran itu harus disesuaikan, permintaanya sangat tinggi sehingga kita perlu mencermati lagi,” ungkapnya, Rabu (2/10/2019).

Diketahui, usulan anggaran KPU Pangkep sebesar Rp30 miliar, sementara usulan anggaran Bawaslu senilai Rp13 miliar.

BEM Seluruh Indonesia Tetap Desak Cabut UU KPK Hasil Revisi

Puan Maharani Ketua DPR RI, Janji Jadikan DPR Rumah Rakyat

Pimpinan DPRD Belum Definitif, APBD 2020 Terancam Molor

UKM Tari Unhas Tampilkan 13 Penari di Italia

Politeknik Nusantara Makassar Segera Buka Pendaftaran Maba

Komisioner KPU Pangkep, Rohani menyayangkan lambannya respons dari pemerintah terkait penandatangan NPHD ini.

“Hingga saat ini belum ada tanda-tanda untuk penandatanganan NPHD, padahal 1 Oktober merupakan batas waktu paling lambat penandatanganan NPHD ini dilaksanakan, bahkan kejelasan anggaran juga belum ada hingga saat ini, kami masih diminta untuk mencermati” paparnya. (fit)

Wakil Bupati Pangkep, Syahban Sammana saat ditemui usai pembukaan TMMD di Kecamatan Segeri, Rabu (2/10/2019)

Bagikan berita ini:
7
7
4
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar