Mahasiswa Deadline Presiden Jokowi hingga 14 Oktober

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Tuntutan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait UU KPK masih terus bergulir. Bahkan, mahasiswa telah memberi deadline kepada Jokowi hingga Senin (14/10) mendatang.

Sementara, pakar hukum tata negara menyebut bila tidak ada kegentingan yang memaksa, penerbitan Perppu bisa inkonstitusional.

“Penerbitan Perppu merupakan hak prerogatif Presiden dan bersifat subjektif. Namun, penerbitan Perppu terhadap UU KPK dapat menjadi inkonstitusional. Sebab, Perppu tersebut tidak memenuhi syarat kondisi kegentingan yang memaksa, sebagaimana yang disyaratkan Pasal 22 UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Tidak ada kegentingan memaksa, yang mengharuskan Presiden menerbitkan Perppu,” tegas pakar hukum tata negara Universitas Indonesia (UI), Indriyanto Seno Adji di Jakarta, Kamis (3/10).

Selain itu, bila Presiden menerbitkan Perppu yang mengakibatkan UU KPK yang baru tidak sah, maka akan overlapping (tumpang tindih) dengan putusan MK (Mahkamah Konstitusi).

“Apalagi, jika nanti putusan MK menolak permohonan uji materi. Yang artinya tetap mengesahkan UU KPK yang baru. Itu berarti tidak ada kepastian hukum. Karena ada tumpang tindih dan saling bertentangan mengenai polemik objek yang sama yakni UU KPK,” imbuhnya.

Menurutnya, pilihan yang konstitusional dan memiliki legitimasi hukum hanya melalui judicial review di MK. Semua pihak diminta menunggu proses dan keputusan MK yang bersifat final dan mengikat. “Presiden memiliki diskresi penuh memutuskan bahwa jalur legitimasi melalui putusan MK adalah pilihan dengan legalitas yang sempurna,” ucap mantan Pansel Capim KPK ini.

Terkait pertentangan antara Perppu dan putusan MK, maka Perppu harus menundukkan diri kepada putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut. “Untuk menghindari adanya pertentangan tersebut, jalur utama dengan legitimasi konstitusional adalah menunggu putusan uji materi yang diajukan mahasiswa di MK. Sekarang prosesnya sudah berjalan. Kita tunggu saja hasil putusannya,” papar Indriyanto.

Sementara itu, Dewan Mahasiswa (Dema) UIN Jakarta menyatakan akan kembali turun ke jalan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Wakil Presiden Dema UIN Jakarta, Riski Ariwibowo mengatakan, mahasiswa masih menahan diri untuk melihat keadaan dan situasi pascapelantikan anggota DPR yang baru. Menurutnya, tuntutan mahasiswa mereka jelas. Sebab UU KPK sudah disahkan. Padahal tidak masuk program legislasi nasional. Selain itu, beberapa RUU lain juga seperti terburu-buru disahkan menjelang akhir jabatan.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengatakan, demokrasi di Indonesia bertopeng. Sehingga tidak berlebihan ketika mempertanyakan demokrasi dan penegakan hukum. Pendapat Siti berdasarkan Pemilu 2019. Menurut dia, demokrasi cenderung dipolitisasi. “Nilai-nilai diabaikan. Semua tahapan hanya prosedural. Tapi substansinya tidak memenuhi syarat,” ujar Siti.

Dia menilai gerakan konsolidasi masyarakat sipil memang perlu. Sebab, publik tidak bisa berharap banyak kepada partai politik lagi. Partai sangat politis dan berkontestasi atas kepentingannya sendiri.

Sementara itu, sejumlah mahasiswa Universitas Trisaksi memberi batas waktu kepada Jokowi hingga Senin (14/10) mendatang. Hal itu mereka sampaikan saat berdialog dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Mahasiswa nendesak Jokowi membuka jajak pendapat terkait tuntutannya.

Perwakilan mahasiswa Dino Ardiansyah menyebut apabila sampai batas waktu itu tuntutannya tidak direalisasikan, mahasiswa akan kembali turun ke jalan. “Kalau sampai 14 Oktober tidak ada juga diskusi dan tidak ada statement dari Presiden, mahasiswa akan turun ke jalan dan lebih besar lagi,” tegasnya.

Terpisah, Moeldoko enggan berkomentar soal kemungkinan Jokowi tidak akan menerbitkan Perppu UU KPK. Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah soal stabilitas keamanan negara. Dia meminta semua pihak taat pada aturan. Terkait Revisi UU KPK, mantan Panglima TNI ini menyatakan saat ini prosesnya sedang berlangsung di MK. “Nanti kita lihatlah bagaimana hasilnya,” jelas Moeldoko.

Pencabulan Bocah SD 12 Tahun, Ahmad Sampai Lukai Leher NR

Rifat Umar Ditangkap Bersama Pacar Bernama Tessa

Kodam XVII/Cenderawasih Jamin Keamanan di Wamena Aman

Dokter yang Bertugas di Papua Tuntut Jaminan Keamanan

Batu Empedu, Ini Cara untuk Mencegahnya

Sebelumnya, dalam sidang perdana uji materi revisi UU KPK tersebut, majelis hakim MK mempersoalkan ketidakjelasan sejumlah poin. Termasuk ketiadaan nomor dalam UU tersebut. Sehingga belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta para pemohon membaca lagi dan memperjelas uji materi yang diajukan. Antara lain soal uji materi untuk Pasal 30 Ayat 13 yang menyatakan agar presiden RI tidak wajib menetapkan calon komisioner KPK terpilih. Dalam UU, pasal tersebut berbunyi bahwa presiden RI wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan DPR.

Karena banyak catatan, MK memberi waktu kepada pemohon hingga Senin 14 Oktober 2019 mendatang untuk memperbaiki permohonannya. Namun, kuasa hukum pemohon, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, mengatakan, MK akan menolak gugatannya jika nomor revisi UU tersebut belum muncul hingga waktu yang telah ditentukan majelis hakim.

Seperti diketahui, revisi UU KPK disahkan dalam rapat Paripurna DPR pada 17 September 2019. Prosesnya sangat cepat. Hanya 13 hari sejak usulan revisi UU KPK . Revisi UU KPK itu ditolak banyak pihak. Karena dinilai melemahkan KPK. (fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...