PBB Sudah Dibayar, Petugas Bependa Menangih dan Memaksa

Senin, 7 Oktober 2019 08:20

FAJAR.CO.ID, SENGKANG — Warga Kelurahan Bocco Kecamatan Takkalalla, Wajo kembali diresahkan. Usai menjadi korban penggelapan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB yang sudah dibayar kepada kolektor. Kini dimintai pungutan kedua kalinya.

Warga setempat, Ulla mengaku, belum lama ini ditagih petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Wajo, untuk melakukan pembayaran wajib PBB tahun 2018. Padahal ia sudah membayar ke kolektor.

“Disuruh ki lagi bayar yang tahun 2018. Jangan karena pembayaran kami tidak setor orang itu (kolektor, red), lalu ditagih ki kembali,” ujarnya, Minggu, 6 Oktober.

Dia menambahkan, petugas Bapenda dari Sengkang Kecamatan Tempe tersebut juga terkesan memaksa. Sebab tidak ingin melayani pembayaran wajib PBB tahun 2019, kalau PBB 2018 tidak dibayar.

“Rugi dua kali orang di sini. Itu yang tidak mau pusing na bayar ki. Kalau saya tidak ku bayar, walaupun tidak seberapa ji pembayarannya,” sebutnya.

JK Motivasi Pemkot Makassar Kembangkan Sektor Perdagangan

Musisi Ahmad Dhani Bebas Desember, Ajukan Cuti Bersyarat

Minyak Goreng Curah Dilarang Beredar Mulai Januari 2020

Situasi Kota Wamena, Ini Pengakuan Warga Asal Pinrang

Ganja untuk Medis, Pemerintah Siapkan 3 Juta Dolar untuk Riset

Sementara, Kapolsek Takkalalla AKP Arman L, juga membenarkan kondisi yang dialami warga, korban dari kasus penggelapan pembayaran wajib PBB tersebut.

“Saya ikuti perkembangannya. Karena pernah ikut pengamanan waktu petugas Bapenda turun melakukan pencocokan pembayaran. Saya lihat waktu itu, warga diminta lagi membayar yang 2018,” terangnya.

Dia menilai, petugas Bapenda keliru dalam melaksanakan tugasnya. Seharusnya kolektor yang memungut pembayaran wajib PBB, dimintai bukti pembayaran warga. Agar masalah ini selesai. “Salah kalau begitu menurut saya,” nilainya.

Menyikapi hal itu, Wakil Bupati Wajo Amran, sangat menyayangkan kasus penggelapan pembayaran PBB yang sudah dibayar masyarakat. Olehnya itu, akan memanggil Bapenda Wajo untuk mengetahui polemik penggelapan pembayaran wajib PBB tersebut.

“Itukan Pendapat Asli Daerah (PAD) kita. Tidak boleh disalahgunakan, harus disetor. Saya akan ditindak lanjuti masalah ini besok (hari ini, red),” tegasnya. (man)

Komentar