Makassar: Menuju Kota yang Manusiawi, Peduli, dan Berdaya Saing Global

0 Komentar

Oleh Dr. Sukriansyah S Latief SH MH, Staf Khusus Menteri Pertanian

FAJAR.CO.ID– Kota Makassar merupakan kota bergerak cepat dan sangat dinamis. Sebuah kota dengan tingkat dinamika yang demikian kuat dan saling memengaruhi antar berbagai sektor, baik lokal, regional maupun internasional. Sebuah kota dengan pola relasi interaksi yang demikian beragam antara warga, pemerintah kota, sektor swasta serta lembaga-lembaga pendukung lainnya.

Untuk menyinergikan dinamika kuat kota Makassar ini, maka sangat dibutuhkan sebuah komitmen kuat namun membumi dalam nilai-nilai kearifan lokal. Dengan demikian mampu menggerakkan serta mendayagunakan seluruh potensi yang ada, terutama partisipasi warga yang mempunyai daya saing kuat.

Bagaimanapun, daya saing kota serta daya saing warga merupakan eleman dasar dalam membangun kota yang kompetitif yang digerakkan oleh partisipasi warga di era perubahan global yang dahsyat saat ini.

Selama kurun waktu yang panjang, peningkatan daya saing kota Makassar dan warganya banyak berhenti pada kebijakan-kebijakan yang kurang membumi, jargon-jargon di atas kertas, dan belum mampu menggerakkan partisipasi warga secara nyata. Kebijakan dan program yang ada dirasakan kurang berdampak pada standar mutu peningkatan daya saing warga, kurang mampu didayagunakan dalam kultur sosial warga Makassar dan sering hanya digerakkan dari atas ke bawah (top down). Demikian pula kebijakan pembangunan Kota Makassar yang cenderung hanya menguntungkan pihak pemodal besar. Keberpihakan pemerintah kota terhadap warga yang termarjinalkan oleh pembangunan dirasakan masih sangat kurang. Pembangunan lebih banyak yang bersifat monumental, namun sangat miskin dampaknya pada kesejahteraan warga.

Pada sektor birokrasi pemerintahan, paradigma birokrasi belum banyak bergeser dalam bidang pelayanan publik. Sistem pelayanan cepat, efisien, ramah, dan bebas dari pungutan liar belum terintegrasi dan terinternalisasi dalam sistem birokrasi. Di samping itu, birokrasi masih dijadikan mesin politik praktis sehingga memicu perpecahan dan gesekan di internal pemerintahan. Maka tujuan eksistensi birokrasi sebagai pelayan publik dan warga sangat terganggu. Dalam hal ini, Reformasi birokrasi menjadi sangat penting untuk untuk diimplementasikan dalam mengakselerasi pelayanan publik yang ramah Hak Asasi Manusia (HAM) dan inklusif.

Di sektor ekonomi warga, pemberdayaan UKM, pasar tradisional dan sektor ekonomi informal warga masih bersifat sporadis serta masih dilakukan dalam perspektif kebijakan yang berorientasi seremonial, bersifat top down dan sangat miskin dengan daya teroboson baru, yang memacu daya kreativitas ekonomi warga. Lebih penting lagi adalah pembangunan sektor ekonomi harus tetap memperhitungkan konsep pembangunan berkelanjutan (SDGs). Seperti diketahui, dalam konsep pembangunan SDGs menganut prinsip: No one leave behind, jadi tak seorang pun ditinggal dalam pembangunan, memperhitungkan penyelamatan lingkungan, kesejahteraan rakyat, dan partisipasi warga.

Dengan mengacu pada sederet persoalan di atas, maka sangat dibutuhkan komitmen kebijakan yang menegaskan keberpihakan pada warga (rakyat) terutama yang selama ini terpinggirkan dalam arus pembangunan kota Makassar. Komitmen kebijakan pemerataan pembangunan yang bersendikan keadilan sosial serta menyertakan partisipasi warga dari bawah (buttom up).

Kota Makassar harus punya daya saing, baik itu daya saing kota maupun daya saing warganya. Daya saing yang bertumpu pada kekuatan kearifan lokal. Nilai-nilai luhur kearifan lokal daerah menjadi dasar tumpuan pembangunan yang berkarakter khas saling menghargai (sipakatau), saling mengingatkan (sipakainge’) dan saling mengasihi serta membantu (sipakalebbi’).

Dengan demikian, mengembalikan  kejayaan kota Makassar dalam arti sejatinya harus diwujudkan kembali. Sejarah kejayaan kota Makassar tidak terlepas dari kegiatan perdagangan maritim di wilayah Nusantara, Asia Tenggara dan Asia Timur pada umumnya. Dengan adanya interaksi antarpusat perdagangan, Makassar menjadi salah satu pusat perdagangan dan pintu masuk dari pedagang-pedagang Eropa.

Di abad ke XV dan awal XIV, kota Makassar mampu menarik pedagang Eropa, Tiongkok, Arab, dan India untuk bermukim di Makassar. Sesungguhnya, kemampuan menarik para pedagang luar negeri untuk masuk dan berdagang bahkan membuka kantor perwakilan di Makassar bukan hanya karena kota ini dilimpahi hasil bumi. Kemampuan tersebut disebabkan daya inovasi kebijakan Kesultanan era tersebut yang mampu menjadikan Makassar sebagai rute perdagangan dan pelabuhan singgah yang mempermudah layanan dan perizinan.

Dengan kejayaan tersebut, nama Makassar menjadi sangat tersohor di belahan dunia dan menjadi ikon penting dunia dalam perdagangan multinasional, jauh sebelum globalisasi dan perdagangan bebas diperkenalkan.

Kejayaan kota Makassar semacam ini harus kita kembalikan dan kita transformasikan kembali dengan mengintegrasikan seluruh stakeholder yang ada terutama partisipasi warga sebagai modal sosial yang sangat besar dengan tidak melepaskan kearifal lokal dan budaya tradisi yang menjadi daya gerak partisipasi.

Menatap Kultur Kepemimpinan

Pada aspek kepemimpinan yang selama ini menjadi persoalan di kota Makassar adalah kurangnya keteladanan, kepedulian, sikap empatik, terutama kepedulian untuk warga yang termarjinalkan. Kepemimpinan selama ini hanya memburu pertumbuhan ekonomi namun mengabaikan pemerataan ekonomi.

Inilah yang menjadikan kota Makassar, pada satu sisi  memang mampu memperoleh pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain juga menyisakan semakin banyaknya pemukiman kumuh, rumah warga yang tak layak huni serta pengangguran dan setengah pengangguran dari warga. Ini kemudian berdampak pada semakin meningkatnya angka kriminalitas yang cukup meresahkan. Kita tentu masih ingat bagaimana aksi begal yang cukup berani dan nekat hingga tak segan-segan melukai warga beberapa waktu yang lalu.

Di samping itu, corak kepemimpinan yang menjadi problema selama ini adalah kurangnya komitmen terhadap integritas dan akuntabiltas. Salah satu yang paling kuat terlihat adalah rendahnya komitmen terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Kurangnya keteladanan yang diperlihatkan oleh pemimpin dalam komitmen pelayanan publik.

Sebenarnya, untuk kota Makassar dengan tingkat pendidikan dan kecerdasan warga yang sudah cukup tinggi namun juga masih bercorak paternalistik, keteladanan dari pemimpin sangat diperlukan. Warga kota Makassar juga merupakan warga dengan tingkat daya kritis yang kuat serta punya kesadaran tinggi akan informasi sehingga keteladanan menjadi demikian penting.

Keberpihakan tidak hanya ditunjukkan dengan kebijakan yang bombastis namun minim implementasi, namun yang dibutuhkan kepemimpinan yang peduli, bertindak cepat serta tidak melihat warga dalam perspektif statistik tapi seorang manusia utuh dengan segala persoalan yang mereka hadapi.

Kepemimpinan yang membumi, kepemimpinan yang mampu mendengar denyut nadi warga dan mampu menerobos sekat birokrasi sehingga dengan cepat menjawab persoalan yang ada. Pemimpin yang berpijak dan sekaligus berpihak pada warga kecil. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...