Pemimpin?

Nurul Ilmi Idrus

FAJAR.CO.ID– Situasi di tanah air belakangan ini cukup memprihatinkan, mulai dari rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang meresahkan masyarakat, demonstrasi mahasiswa di berbagai penjuru tanah air, kerusuhan di Wamena, dan gempa bumi di Ambon.

Belum selesai keresahan masyarakat soal iuran BPJS yang akan melonjak tahun 2020, muncul ancaman terkait akses pendidikan jika iuran BPJS tak terbayarkan, BPJS wajib bukan pilihan. Bupati Gowa menolak kebijakan pemerintah tentang BPJS karena dianggap tidak sejalan dengan program kesehatan gratis. Setelah mengajukan judisial review tahun 2016 atas UU No. 24/2011, gugatannya ditolak. Namun, sejak 1 Januari 2017 layanan kesehatan di Kabupaten Gowa tak lagi terintegrasi dengan BPJS. Seorang pemimpin adalah orang yang mengetahui jalan, yang berjalan, dan yang menunjukkan jalan.

Di tengah kontroversi kenaikan iuran BPJS dan sangsinya, muncul demonstrasi mahasiswa yang menentang sejumlah RUU, termasuk revisi UU KPK dan tuntutan melahirkan Perppu karena dianggap melemahkan KPK, RUU-KUHP karena sejumlah isinya menimbulkan kontroversi, diantaranya aborsi korban perkosaan, memelihara hewan, denda terhadap gelandangan, kebebasan pers.

Dalam kaitan ini, Yasonna (Menkumham) dan mahasiswa berhadap-hadapan di ILC atas demonstrasi terkait. Menkumham tak hanya menuding demonstrasi mahasiswa ditunggangi yang diamini oleh mahasiswa karena mereka mengakui ditunggangi oleh kepentingan rakyat; Yasonna juga menuding mahasiswa sebagai orang-orang yang berkomentar tanpa membaca dan tanpa mengikuti perkembangan RUU (padahal mereka bukan mahasiswa ecek-ecek). Maraknya demonstrasi diikuti ancaman pemerintah melalui Menristek Dikti terhadap rektor yang tidak dapat meredam gerakan mahasiswa. Ini menuai kritik, termasuk dari Kaukus Kebebasan Akademik Indonesia (KKAI) karena dianggap mengebiri kebebasan berekspresi. Kepanikan berbuah ancaman!

Komentar

Loading...