Istana Minta Tunda Hibah Lahan Al Markaz, Sekprov Lapor ke Wapres

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Hibah lahan Masjid Al Markaz Al Islami kembali terhambat. Kali ini Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko meminta Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menunda hibah lahan tersebut.

Dari surat yang diteken Moeldoko, sejak 1 Oktober lalu, Staf Kepresidenan menerima pengaduan Eigendom Verponding 1182/Kelurahan Baraya. Lahan tersebut masih merupakan status kepemilikan ahli waris, yang memiliki bukti cukup kuat untuk bisa diambil alih menjadi milik negara.

Makanya, Moeldoko meminta agar gubernur menunda pelaksanaan hibah lahan kepada pihak lain. Sebelum status lahan tersebut bebas akan sengketa, tidak ditempati pihak yang tidak berhak, dan memiliki batas yang jelas. Memenuhi azas free, clean, and clear.

Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani mengaku sudah mendengar informasi tersebut. Hanya saja dia belum melihat langsung surat yang dikirimkan oleh Staf Kepresidenan RI ke gubernur Sulsel.

“Saya masih sementara cari ini. Kalau ada saya laporkan ke Pak Wapres, melalui staf ahlinya (Husain Abdullah). Nanti staf ahli laporkan langsung ke Pak JK (Wapres RI Jusuf Kalla,” bebernya kepada FAJAR, Rabu, 9 Oktober.

Soal klaim kepemilikan, menurut Hayat itu sah-sah saja. Semua bisa mengklaim kepemilikan lahan. Mereka juga bisa memproses jika punya bukti-bukti yang jelas. Akan tetapi pemerintah juga punya sertifikat atas lahan Al Markaz.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : hamsah


Comment

Loading...