Penjabat Sekda Pangkep Minta OPD Sungguh-sungguh Teruskan Aduan Warga

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Sudah ada Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Lapor-SP4N). Pemerintah Kabupaten Pangkep menyambut antusias.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) pun menggelar bimbingan teknis Lapor-SP4N, 9-11 Oktober 2019, di Makassar. Bimtek diikuti para sub admin Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Pangkep ini.

Penjabat Sekda Pangkep, Jumliati meminta para peserta untuk serius mengikuti kegiatan. Agar nanti sanggup mengelola pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Harus sesuai mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan.

“Penyelenggara pengaduan wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya,” tegas Jumliati, Kamis (10/10/2019).

Kemarin, Jumliati juga yang membuka kegiatan. Ia menambahkan, pengelolaan pengaduan secara nasional merupakan integrasi pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik.

“Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) adalah sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan,” tandasnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Pangkep, Baharuddin mengungkapkan, SP4N dibentuk untuk merealisasikan kebijakan no wrong door policy. Menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani.

Dengan dasar itulah, lanjut Baharuddin, SP4N dibentuk. Agar penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Panitia penyelenggara yang juga Kepala Bidang Hubungan Media dan Layanan Informasi Komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangkep, Idcham Latief menambahkan, bimtek menghadirkan narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (rls)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment