Pelanggaran, Kajur di UIN Alauddin Dijabat Dosen Non-PNS

Minggu, 13 Oktober 2019 16:19

Abdillah Mustari

Oleh: Abdillah Mustari(Komisioner Bawaslu Kota Makassar, Alumni UIN Alauddin)

Karena kerinduan terhadap dunia kampus yang selama ini tempat membentuk diri dan mengabdi, pekan lalu saya sambangi kampus UIN Alauddin.

Sekian lama tidak terlibat dalam perbincangan koridor, saya sempat nongkrong di kantin belakang Fakultas Syariah dan Hukum dan melibatkan diri dalam diskusi dengan para mahasiswa senior. Di antaranya terdapat mahasiswa yang terbilang enggan untuk menyelesaikan masa studi dengan berbagai alasan.

Seorang mahasiswa menyodorkan pertanyaan, “Bang, apa bedanya pemilu dan pemilihan?”

Mahasiswa ini melayangkan pertanyaan demikian mungkin karena mengetahui aktivitasku saat ini sebagai komisioner Bawaslu Kota Makassar.  Walau sekadar pertanyaan pembuka wawasan, namun dalam benakku memuji kecerdasan mahasiswa ini, teringat akan sosok aku dahulu.

Namun, pertanyaan ini terdapat banyak orang tak mampu membedakan antara pemilu dan pemilihan khususnya pemilihan kepala daerah.

Berupaya memancing nalar mereka, aku menjawab: pemilu calon legislatif dan calon presiden serta calon wakil presiden dilaksanakan secara serentak yang lalu itu disebut pemilu. Sementara, pemilihan calon wali kota dan calon wakil wali kota Makassar 2020 yang akan datang disebut pemilihan.

Artinya, dalam sistem demokrasi kita mengenal resim pemilu dan rezim pemilihan. Bahkan keduanya diatur dengan regulasi yang berbeda. Sistem pemilu diatur dalam undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sementara pemilihan diatur dalam undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Bagikan:
3
10
1

Komentar