Pastikan Upaya Penanganan Masalah Anak Kerdil/Stunting, Menteri Terkait Tandatangani Komitmen

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menggelar Rapat Terbatas tentang Stunting bersama sejumlah menteri di Istana Wapres, Jakarta, Senin (14/10/2019).

“Bisa dibayangkan dahsyatnya dampak stunting bagi Indonesia. Kerugian tersebut mencakup biaya untuk mengatasi stunting dan hilangnya potensi pendapatan akibat rendahnya produktivitas anak yang tumbuh dengan kondisi stunting,” imbuhnya.

Wapres memaparkan, bahwa Pemerintah telah menetapkan sebanyak 160 kabupaten/kota prioritas penanganan stunting yang dipilih berdasarkan tingginya angka prevalensi stunting di daerah tersebut. Jumlah tersebut rencananya terus ditambah menjadi 260 kabupaten pada 2020 mendatang, kemudian prioritas penanganan stunting sudah bisa dilakukan di semua kabupaten yaitu 514 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2024.

“Anggaran ada, SDM ada, tinggal bagaimana seluruh K/L mengkovergensikan program-program yang digelontorkan hingga tingkat desa. Saya pribadi optimistis jika seluruh program yang direncanakan berjalan lancar, angka stunting Indonesia akan banyak terkoreksi,” ujarnya.

Perkenalkan Tiga Inovasi Pencegahan Stunting Berbasis Teknologi

Sebelumnya, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden, Bambang Widianto mengatakan upaya pemerintah menurunkan angka stunting melalui tiga prioritas yaitu prioritas intervensi yakni intervensi sensitif dan spesifik stunting, prioritas lokasi, dan target prioritas intervensi, yakni keluarga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Intervensi spesifik dibawah komando Kementerian Kesehatan ditujukan untuk mencegah dan mengatasi stunting secara langsung pada ibu hamil dan balita melalui pemberian zat besi, imunisasi, makanan tambahan, tablet tambah darah, dan lain sebagainya.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar