Proyek Infrastruktur di Sulsel, Ini 11 Pekerjaan Rumah Jokowi

0 Komentar

Presiden Joko Widodo saat meninjau langsung rel kereta api di Barru tahun 2018 silam.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ada 11 pekerjaan rumah (PR) Presiden RI, Joko Widodo di Sulsel. Program berupa proyek itu diharapkan tidak mangkrak.

DI bawah pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK), proyek-proyek tersebut mulai dikerjakan. Sayang, hingga lima tahun berlalu, sebagian besar belum tuntas.

Jika beroperasi, proyek-proyek ini menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan warga. Hanya saja, karena alasan keterbatasan anggaran, proyek dikerjakan multiyears. Tentu masyarakat Sulsel menaruh asa tak berhenti begitu saja, kendati pada 2020 akan ada pemangkasan anggaran besar-besaran.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel, Yusran IB Hernald mengatakan, pada periode lalu, Presiden Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur. Cukup kencang ke Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sulsel termasuk daerah yang banyak mendapat gelontoran proyek strategis. Tak lagi Jawa-sentris.

Proyek kereta api beberapa waktu lalu, kata dia, sudah mendapat jaminan dari Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. “Ada rapat koordinasi digelar untuk mempercepat hambatan pembebasan lahan,” ungkapnya, akhir pekan lalu.

KTI Spesial

KTI, diakuinya, perlu dikembangkan. Mengapa? Hal ini dikarenakan potensi yang dimiliki di kawasan ini cukup besar. Meski tidak lagi ada sosok Jusuf Kalla (JK) sebagai wakil presiden, pihaknya berharap proyek di Sulsel tetap jadi prioritas. Pihaknya yakin tak ada yang akan mangkrak.

“Gubernur Sulsel, Pak Nurdin (Abdullah) punya kedekatan dengan partai penguasa. Jaringan ke pusat kuat. Juga dekat dengan Jokowi. Kami harap ini jadi modal agar kucuran anggaran tidak hanya mulus di awal, tetapi sampai rampung,” jelasnya.

Makassar New Port (MNP) memang sudah beroperasi untuk proyek tahap awal. Pelabuhan modern ini sudah perlu dipacu kapasitasnya. Apalagi, Sulsel akan menjadi daerah penyangga ibu kota nanti yang akan pindah ke Kalimantan.

“Pengiriman barang di pelabuhan tentu akan meningkat. Jadi memang perlu pelabuhan yang kapasitasnya terus diperbesar,” bebernya.

Diakuinya, pembangunan infrastruktur sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Baik di sektor transportasi, maupun irigasi, akan sangat berimplikasi juga ke dunia usaha. Sehingga infrastruktur memang perlu dipacu.

Konektivitas antarwilayah, dengan adanya kereta api tentunya akan membuat distribusi barang makin lancar. “Termasuk dengan bendungan, akan berefek ke pergerakan ekonomi di sektor pertanian. Ada peningkatan produktivitas,” jelasnya.

Lima Bendungan

Sementara, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Suparji menuturkan ada lima proyek bendungan yang jadi proyek strategis nasional (PSN) di Sulsel. Karalloe, Passeloreng, Pamukkulu, Baliase, dan Jenelata.

Pembangunan bendungan ini sangat penting untuk dilanjutkan. Sebab, fungsinya akan menopang dan menjaga Sulsel tetap sebagai lumbung pangan nasional.

“Bendungan Passeloreng dan Karalloe cukup bagus progresnya. Passeloreng sudah 97,89 persen dan Karalloe sudah 79,73 persen. Irigasi Baliase sudah 32, 33 persen dan Pamukulu baru 9,97 persen,” bebernya.

Semua proyek bendungan ini dikerjakan dengan kontrak tahun jamak atau multiyears. Khusus untuk bendungan Jenelata, saat ini masih dalam proses desain.

“Kami targetkan 2020 sudah bisa masuk proses tender. Kami pasti akan mengoptimalkan pengerjaan proyek bendungan di Sulsel agar bisa tuntas tepat waktu,” jelasnya.

Komitmen Senayan

Anggota DPR RI asal Sulsel, Andi Akmal Pasluddin mengatakan, pihaknya siap mengawal kucuran anggaran ke Sulsel. Khususnya untuk proyek-proyek prioritas. Salah satunya kelanjutan proyek kereta api Makassar-Parepare. Progres proyek ini berjalan melambat dikarenakan persoalan lahan.

“Anggaran kereta api Makassar-Parepare tahun depan dianggarkan minimal Rp1 triliun. Kami dorong agar anggaran ini dimaksimalkan sehingga proyek itu rampung. Dan kami akan awasi,” bebernya.

Selain kereta api, ada banyak proyek strategis lain di Sulsel. Termasuk bendungan-bendungan yang sudah sementara berjalan. Hanya saja, anggarannya pasti dikucurkan bertahap. Tidak mungkin sekaligus karena APBN terbatas.

“Saat proses pembahasan di Banggar lalu, semua PSN kami setujui. Prioritasnya tentu yang siap untuk segera dieksekusi anggarannya, baik kereta api maupun proyek bendungan,” jelasnya.

DAK Fisik Rp446 M

Pemprov Sulsel kebagian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang cukup besar pada 2020. Mencapai Rp446 miliar. Naik dari 2019 yang hanya Rp355 miliar.

Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda Sulsel, Andy mengatakan, alokasi anggaran fisik diakuinya mengalami peningkatan. Nantinya DAK ini akan terbagi untuk setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

“Khusus DAK tidak bisa diganggu gugat. Sesuai dengan yang sudah diprogramkan oleh pemerintah pusat. yang jelas tahun ini memang ada kenaikan,” bebernya.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengatakan, tahun depan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjanjikan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk Sulsel. Rp1 triliun untuk jalan dan jembatan, dan Rp500 miliar untuk irigasi dan pengairan. (fik-ful)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...