Ancaman Krisis di Depan Mata, Pemerintah Diminta Bijak

0 Komentar

FAJAR.CO,ID, MAKASSAR — Ancaman resesi sudah di depan mata. Pemerintah perlu bijak menghadapinya, bukan makin memukul masyarakat.

Secara spesifik, Sulsel punya kearifan dan kekuatan lokal yang bisa menjadi modal mengadang resesi. Mulai kekuatan sosial, hingga potensi komoditas. Namun, dukungan pemda –pemprov dan pemkab/pemkot– sangat dibutuhkan.

Sejauh ini, bayang-bayang resesi memang bukan hanya mengancam Indonesia, namun juga negara lain. Selain dikarenakan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, hal ini juga berasal dari dinamika politik ekonomi global.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Makassar, Muammar Muhayang, mengatakan, pemerintah perlu bijak memperhatikan ancaman ini. Sebab, efeknya berantai ke semua aspek jika salah menyikapinya.

Salah satu solusi mengantisipasi kondisi ini, pemerintah perlu memperkuat ekonomi produktif. “Sebetulnya kita bisa memanfaatkan kondisi ini, karena domestik kita masih kuat. Nah, tinggal memperkuat ekonomi produktif kita,” terang Muammar, Minggu, 13 Oktober.

Pertahankan Subsidi

Yang dikhawatirkan, dengan pelemahan ekonomi saat ini, jutru disikapi dengan makin memberatkan perekonomian masyarakat. Hingga akhirnya menekan daya beli mereka yang terus anjlok.
Seperti, rencana pemerintah untuk memangkas subsidi.

Tarif listrik serta harga gas LPG 3 kilogram yang akan naik. Hingga, kenaikan pajak lainnya. Belum termasuk rencana kenaikan iuran atau premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosioal (BPJS) Kesehatan.

“Kita tetap meminta pemerintah untuk jangan dulu melakukan itu. Hal itu tentu akan memukul daya beli masyarakat. Ketika subsidi itu dipangkas” nilainya.

Sebaliknya, Muammar mendorong pemerintah sebaiknya menyelesaikan polemik BPJS Kesehatan terlebih dahulu. Mencari solusi terhadap defisit anggarannya, alih-alih menaikkannya hingga 100 persen.

Kalaupun ada kenaikan, Muammar berharap itu tidak terjadi di golongan yang banyak penggunanya. Sebab, di sisi lain akan makin memberatkan pelaku bisnis.

“Jangan lagi diganggu subsidi karena kalau dicampur bisa meresahkan dunia usaha,” jelasnya.

Belum Tepat

Ekonom Unhas, Hamid Paddu, juga melihat pemangkasan subsidi bukan keputusan tepat. Meskipun tujuannya positif, dengan mendorong belanja pemerintah khusus untuk ekonomi produktif saja.

“Memang ibarat pisau bermata dua. Jadi pemerintah harus cermat mempertimbangkan manfaat dan dampaknya,” paparnya.

Dengan pemangkasan subsidi, ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin akan makin melebar. Bank Dunia memproyeksikan, tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5 persen.

Angka tersebut jauh di bawah target yang ditetapkan pemerintah tahun ini sebesar 8 persen. Sedangkan tahun depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya tumbuh sebesar 5,1 persen. (tam-mum-ful/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...