Anita Wahid, Putri Gus Dur Ragukan Jokowi Terbitkan Perppu KPK

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) menilai tak ada kejelasan dan ketegasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK untuk menganulir UU KPK hasil revisi.

Salah satu anggota PIA, Anita Wahid menilai, pihaknya tak melihat keseriusan dan ketegasan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK. Padahal, kata dia, mantan Wali Kota Surakarta itu sudah menyakatan akan mempertimbangkan akan menerbitkan Perppu.

“Tetapi kan setelah itu kami tak melihat ada langkah konkret yang lebih jelas atau tanda-tanda yang lebih jelas mengenai akan dikeluarkannya (Perppu KPK) atau tidak,” kata Anita, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (15/10).

Sejak DPR RI mengesahkan RUU KPK menjadi UU pada 17 September lalu, perubahan kedua Undang-undang KPK secara otomatis akan tetap berlaku pada Kamis (17/10) meski Jokowi tidak menandatangani RUU KPK tersebut. Melihat waktu yang tersisa, Anita meragukan pernyataan Jokowi, bahwa akan mempertimbangkan penerbitan Perppu KPK.

Putri Gus Dur itu pun pesimistis. Ia merasa, memang tak ada niat dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk mengeluarkan Perppu KPK.

“Kami heran dengan mepetnya waktu ini mengapa tak ada langkah yang jelas gitu ya untuk dikemukakan kepada publik. Apakah memang di belakang layar tak ada langkah, atau ada langkah tetapi tak dikemukakan ke publik, itu yang kita tidak tahu,” ucap Anita.

Kendati tak ada sinyal untuk mengeluarkan Perppu KPK, PIA bersama jaringan komunitas antikorupsi di selurih Indonesia melayangkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi.

Anggota Kemitraan, Ririn Sefrani menerangkan, pesan dari surat tersebut intinya meminta Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK. Mereka yakin, penerbitan aturan itu dapat memecahkan masalah korupsi di Indonesia.

“Pesannya kita ingin ada terang di tengah kelam, dan kembali terang. Jadi, pesan ini sangat kuat, karena disampaikan oleh perempuan, oleh ibu, dimana rahimnya menjadi tempat lahirnya generasi penerus,” katanya.

Dalam surat terbuka itu, setidaknya ada dua tuntutan yang dilayangkan kepada Jokowi. Pertama, meminta Presiden Jokowi untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kedua, segera mengeluarkan Perppu KPK.

“Dan kami, atas nama Perempuan Indonesia Antikorupsi dan komunitas antikorupsi lainnya, menunggu sikap Bapak selaku Presiden RI yang merupakan pelayan rakyat untuk menunjukkan posisi yang jelas dan tegas atas segala upaya pemberantasan korupsi di tanah air,” pungkasnya. (jpg/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...