BEM Unibos Kecam Pembungkaman Unjuk Rasa Jelang Pelantikan Presiden

0 Komentar

Pengunjuk rasa bentrok dengan petugas kepolisian saat demonstrasi menentang RUU KPK di Flyover Makassar, Jumat, 27 September, lalu. ABE BANDOE/FAJAR

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pernyataan Kapolda Sulsel yang mengimbau tak ada aksi unjuk rasa apa pun jelang pelantikan presiden 20 Oktober mendatang, disayangkan berbagai pihak. Salah satunya disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar.

Ketua Umum BEM FISIP UNIBOS Makassar, Rey Gunarmin, menyampaikan
statement dari pihak kepolisian tersebut adalah ancaman bagi warga negara jikalau ada yang ingin menyampaikan aspirasi. “Sangat disayangkan terkait imbauan yang dikeluarkan oleh Kapolda Sulsel bahwa larangan unjuk rasa mulai tanggal 16-20 Oktober 2019, ” kata Rey, Selasa, 15 Oktober.

Ia menyampaikan bahwa dalam UU nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, tidak dijelaskan bahwa dalam rangka pelantikan presiden dilarang melakukan aksi unjuk rasa apa pun bentuk dan isunya. Menurutnya, menjadi lucu ketika imbauan ini didasari  alasan keamanan dan kondusivitas negara, kesannya pihak keamanan ketakutan dalam menyambut pelantikan kepala negara.

“Menurut kami, tidak usah terlalu berlebihan. Harusnya TNI- Polri sudah bisa mendeteksi/memastikan mana kelompok yang akan melakukan gerakan atau tindakan yang sifatnya ingin menggagalkan/menolak pelantikan presiden dan wakil presiden, jangan malah disamakan semua,” bebernya.

Hal itu disampaikan lantaran agenda BEM FISIP UNIBOS menyampaikan aspirasi terkait penolakan kenaikan tarif BPJS dan sejumlah RUU yang tidak pro rakyat terhambat. Karenanya, Rey menegaskan pihaknya  akan tetap menyampaikan aspirasi dimanapun dan kapanpun sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku tanpa harus menghindari waktu-waktu tertentu. (rls)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...