Jokowi Berikan 55 Persen Posisi Menteri untuk Kalangan Profesional, Begini Tanggapan Pengamat Politik

0 Komentar

Jokowi

FAJAR.CO.ID,JAKARTA–Presiden Jokowi yang akan memberikan porsi 55 persen posisi menteri ke kalangan profesional

Kehadiran kalangan profesional di Kabinet Kerja II pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih begitu dinantikan sejumlah kalangan.

Terlebih Jokowi sempat memberi sinyal bahwa porsi untuk menteri dari kalangan profesional adalah 55 persen, sedangkan kalangan partai politik 45 persen.

Terkait hal ini, Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengamini jika memang kalangan profesional lebih banyak. Sebab, mereka tidak terbebani dengan kepentingan politik dari partai yang menaunginya.

“Kabinet di periode kedua Jokowi harus profesional dan tak terbebani kepentingan politik sempit,” kata Siti saat dikonfirmasi, Selasa (15/10).

Siti menuturkan, kalangan profesional bahkan dianggap bisa bekerja lebih efektif dalam menjalankan pemerintahan. Loyalitas kepada Presiden pun tak perlu diragukan. “Loyalitasnya lebih ke Presiden. Dan tarik-tarikan politik dari partai kurang atau tak ada. Karena bukan kader,” jelasnya.

Dia mengingatkan, kabinet ke depan ini harus menyesuaikan dengan kebutuhan Indonesia. Yakni guna menghadapi tantangan seperti masalah ekonomi global. “Menteri-menteri yang direkrut harus kompeten dan profesional. Agar mereka mampu melakukan inovasi-inovasi yang bermanfaat,” imbuh Siti.

Selain itu, Siti menilai tanpa beban politik yang diemban, maka menteri akan fokus melaksanakan tugasnya. “(Membutuhkan) menteri-menteri yang fokus melaksanakan tugasnya dan mengedepankan kepentingan negara,” pungkasnya.

Tingkat Kepuasan Publik

Sementara itu, CEO Alvara Reaearch Center, Hasanuddin Ali menanggapi penyataan Presiden Jokowi yang akan memberikan porsi 55 persen posisi menteri ke kalangan profesional, sementara dari parpol cukup 45 persen.

“Dari survei terakhir yang kami lakukan, ada tiga menteri di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla periode 2014-2019 yang tingkat kepuasan publiknya tinggi,” jelas Hasanuddin.

Mereka terdiri dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Dua menteri yang berada di lima besar lainnya, yakni Menteri Pariwisata, Arief Yahya dan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

“Tingkat kepuasan tertinggi kinerja menteri diraih oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dengan 91,95 persen,” tambahnya.

Menurutnya, dengan metode pengambilan sampel menggunakan multi-stage random sampling, sebanyak 1.800 responden berusia 14-55 tahun yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia itu dipilih dan diwawancarai secara tatap muka. “Survei ini memiliki tingkat kepercayaan tinggi, 95 persen dengan rentang margin of error sebesar 2,35 persen. Ini artinya, publik mengakui kinerja dari menteri dengan latar belakang profesional,” lanjutnya.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Indostrategi Arif Nurul Imam yang menilai menteri dari kalangan profesional akan lebih loyal kepada Jokowi dan berdedikasi tinggi terhadap tanggung jawabnya. “Menteri dari kalangan profesional dia tidak punya loyalitas ganda antara parpol dan presiden. Ia akan loyal ke presiden saja,” jelas Arif.

Bebas Kepentingan Partai Politik

Ia menilai, ada sejumlah kementerian yang harus dikomandani menteri dari kalangan profesional misalnya Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kemenkum HAM, Jaksa Agung, Mendikbud, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian BUMN.

“Kelebihan menteri dari profesional jelas mereka lebih kompeten dan bebas dari kepentingan politik parpol sehingga akan bekerja maksimal untuk menjalankan visi Pak Jokowi,” lanjutnya.

Sebagai catatan pada Kabinet Indonesia Kerja periode 2014-2019, dari 34 menteri yang membantu pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, sebanyak 20 menteri berasal dari kalangan profesional, sementara 14 menteri merupakan perwakilan parpol.

Kabar mengenai niatan Jokowi menunjuk Erick Thohir sebagai salah satu menteri yang akan mengisi kabinet Jokowi-Amin akhir-akhir ini hangat diperbincangkan publik. Mantan ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin itu digadang-gadang mengisi salah satu pos kementerian strategis.

Direktur Suropati Syndicate, Shujahri menanggapi hal tersebut sebagai langkah yang tepat meskipun ada segelintir orang yang tidak sepakat dan menganggap Erick Thohir tidak konsisten.

“Kalau ibu pertiwi yang minta semua anak bangsa wajib mengiyakan, ini bukan persoalan niatan individu. Menjadi menteri itu berarti menjadi pembantu Presiden, Presiden yang dipilih rakyat untuk melayani rakyat. Berarti ketika ditunjuk menjadi menteri itu yang tunjuk rakyat,” ungkap dia.

Lebih lanjut, alumni S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menambahkan pembantu Presiden itu wajib punya kualifikasi tersendiri.

Bagi Shujahri, Erick Thohir masuk kategori sangat layak karena profesionalisme dalam menjalankan tugas serta integritas yang selama ini ditunjukkan.

Modal yang dimiliki Erick Thohir ini justru yang membuat dia layak mengisi pos kementerian strategis.(JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...