Pilkades Bantaeng Memanas, E-voting Error

0 Komentar
Pillkades Bantaeng Memanas

Pillkades Bantaeng Memanas

FAJAR.CO.ID,BANTAENG– Pilkades Bantaeng memanas. Pasalnya, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di sejumlah desa di Kabupaten Bantaeng yang menggunakan sistem e-voting mengalami error, Rabu (16/10/2019).

Wakil Bupati Bantaeng, H. Sahabuddin telah menandatangani surat ihwal rekomendasi untuk membuka kotak audit suara pada Pilkades Bonto Karaeng.

Sebab di desa tersebut, terjadi sengketa atas hasil perolehan suara yang oleh masyarakat setempat menyebut ada indikasi kecurangan. Sehingga kotak suara dibuka untuk perhitungan manual pada Kamis, 17 Oktober 2019.

Dikabarkan bahwa sejak Rabu malam, 16 Oktober 2019, sejumlah massa sudah menduduki Kantor Desa Bonto Karaeng.

Sengketa ini juga terjadi di Kantor Dinas PMD PP dan PA Kabupaten Bantaeng. Puluhan massa dari masyarakat Desa Biangkeke berunjuk rasa menuntut agar PMD membuka kotak suara untuk perhitungan suara ulang secara manual.

Massa sejak pagi tadi sudah memadati depan kantor tersebut. Aksi itu kian memanas lantaran pihak PMD belum juga menemui para pengunjuk rasa terkait pilkades tersebut.

Kadis PMD PP dan PA Kabupaten Bantaeng, Chaeruddin yang berhasil dihubungi membeberkan bahwa ketidak hadiran bidang yang bersangkutan ditenggarai adanya insiden serupa di Desa Bonto Karaeng.

“Saya lagi sakit pak. Sementara Kabid, Kasi di Bidang PMD ada di Bonto Karaeng. Kalau di Desa Biangkeke itu, kemarin ada alat yang bermasalah makanya sempat ada keberatan dan itu sudah dijelaskan oleh BPPT (Balai pengkajian penerapan teknologi). Penjelasannya itu memakan waktu berjam-jam, jadi ada waktu yang terbuang, hingga disepakati antara panitia, para calon dan masyarakat agar proses terus berlanjut dan itu terus berlanjut,” terang Chaeruddin.

Hanya saja, masyarakat menduga ada intrik politik dalam hasil perolehan suara. Masyarakat dan panitia pelaksana Pilkades saat itu juga menyepakati agar dilakukan perhitungan suara secara manual keesokan harinya.

“Tapi kan malam itu kita sudah tandatangani berita acara atas nama masyarakat bahwa panitia pilkades membuka kotak suara jam 9 pagi besok (Kamis, 17 Oktober) untuk perhitungan manual. Nah itu yang kami tuntut, loh, kenapa malam itu kotak dibawa kabur ke kantor PMD dan sampai sore ini belum ada yang membuka kotak suara, ini jadi pertanyaan, ada apa?. Yang jelasnya kami menuntut untuk Pilkades ulang jika lewat hari tuntutan kami tidak terpenuhi,” jelas masyarakat dari Biangkeke, Edyatma.

Sementara itu, Pemerhati Demokrasi Resky menuturkan bahwa yang menjadi titik permasalahan pada Pilkades ini adalah proses penyelenggaraannya. Betapa tidak, seharusnya tidak ada pemungutan suara hingga malam hari.

“Ini kan berdasarkan Perbup nomor 32 tahun 2019, bahwa deadline pemungutan suara sampai jam 2.30, jika memang ada yang belum terakomodir pelaksanan melakukan pleno untuk penambahan waktu. Tetapi itu tetap tidak boleh melewati hingga malam,” kata Resky.

“Kemudian soal kotak suara ini, ada juga mekanisme. Jika ada gugatan dengan bukti kuat, harus mengajukan permohonan gugatan, lalu ada hasil penelitian kuat indikasinya. Maka bupati bisa mengeluarkan surat perintah atau rekomendasi untuk membuka kotak. Jadi kalau kesepakatan saja, itu tidak masuk dalam regulasi dan tidak kuat,” lanjutnya.

Selain Resky, adapula sejumlah NGO yang berasumsi bahwa sistim e-voting ini tidak efisien pada perhelatan pemilihan ini.

“Penggunaan siatim e-voting ini tidak efisien. Pemilihan sebelumnya juga ada yang bermasalah itu artinya bahwa ini tidak layak digunakan,” kata Danar, ketua Pemuda LIRA.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Lembaga Transparansi Kebijakan Pemerintah (LSM TKP), Aidil bahwa e-voting ini, buntut-buntutnya selalu saja terjadi persoalan.

“Apakah pihak PMD melakukan evaluasi? Saya pikir tidak. Permasalahan yang terjadi sejak penggunaan e-voting ini sama saja. Harusnya ada evaluasi untuk penggunaannya karena ini sangat merugikan banyak hal,” sebutnya. (radarselatan/eds)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...