FAJAR.CO.ID, MAMUJU -- Untuk mengintensifkan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan perhatian serius terkait tata kelola data. Persoalan tata kelola dan manajemen data masih menjadi suatu hal yang perlu dibenahi.
Persoalan data juga harus menjadi perhatian, menyusul telah diterbitkannya Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Terlebih hingga saat ini, data yang diproduksi Pemprov Sulbar, selain masih kurang lengkap ternyata juga masih beragam atau kadang berbeda-beda.
Demikian disampaikan rombongan Anggota DPRD Sulbar saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Provinsi Sulbar. Anggota DPRD Sulbar, Rahim
mengatakan, penyelenggaraan pemerintahan saat ini harus menyesuaikan dengan dinamika sosial termasuk perkembangan Informasi dan Teknologi (IT).
"Pemprov harus mampu beradaptasi, memanfaatkan dan menguasai IT. Termasuk dalam hal pengolaan data, " kata Rahim. Ke depan tidak boleh lagi pemerintahan ini dikelola secara konvensional, pemprov harus beranjak dari pola lama diprakarsai Dinas Infokom. Syaratnya tentu SDM aparatur harus ditingkatkan. Perlu kesadaran setiap aparatur untuk belajar dan meningkatkan keterampilan dalam hal teknologi.
"Sebab jika tidak, kinerja tentu akan tidak efesien dan efektif, " ujar Rahim. Kabid Layanan E Goverment , Muh Ridwan Djafar menyebutkan, data di OPD Pemprov baru terkelola atau terproduksi sekitar 30 persen, artinya masih banyak OPD yang belum taat asas dalam sistem pengelolaan data.