Pemberantasan Korupsi, Jokowi-Ma’ruf Amin Akan Terus Ditagih Keseriusannya

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam narasi pidatonya kerap menyampaikan ingin memperkuat kinerja pemberantasan korupsi. Namun, di ujung masa pemerintahan jilid pertama, Jokowi tersandra dengan revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Narasi penguatan kinerja pemberantasan korupsi pun dipertanyakan untuk periode kedua. Jokowi dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dinilai akan selalu ditagih dengan keseriusannya dalam isu pemberantasan korupsi.

Pakar hukum tata negara, Refly Harun mengharapkan, pemerintahan Jokowi pada periode kedua dapat tegas pada isu pemberantasan korupsi. Terlebih, adanya revisi UU KPK membuat Jokowi harus bersikap tegas dengan masifnya desakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir UU KPK hasil revisi.

“Pekerjaan rumah Jokowi ke depan adalah menyangkut keberpihakan terhadap proses pemberantasan korupsi. Ini yang perlu kita tagih lagi kepada Jokowi, intinya serius enggak mau berantas korupsi,” kata Refly kepada JawaPos.com, Jumat (18/10).

Hadirnya UU Nomor 19/2019 tentang KPK, kata Refly, kinerja KPK khususnya akan lebih jauh tertantang. Karena terdapat sejumlah pasal dalam UU KPK hasil revisi yang berpotensi melemahkan kinerja lembaga antirasuah.

Refly menjelaskan, potensi pelemahan terhadap kinerja KPK seperti harus adanya dewan pengawas, komisioner KPK yang bukan lagi sebagai penyidik dan penuntut umum, hingga pegawai KPK berada di rumpun eksekutif. Hal ini yang tak lagi menjadikan KPK sebagai lembaga independen.

“Sekarang yang kita tunggu adalah budaya di KPK, apakah budaya yang da di KPK itu masih bisa bertahan di tengah hukum tertulis yang melemahkan, itu aja yang kita tunggu,” ucap Refly.

Selain tersandra dengan isu pemberantasan korupsi, kata Refly, Jokowi pun akan dipertanyakan terkait proses pemidanaan lembaga pemasyarakatan. Sebab pada era pertama pemerintahan Jokowi, terdapat sejumlah napi koruptor yang memiliki sel mewah di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas), khusunya terkait ini di Lapas Sukamiskin.

Akibat hal ini, lanjut Refly, tidak ada yang takut melakukan tindak pidana. Karena pemerintahnya sendiri tidak mempunyai prioritas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Jadi orang enggak takut lakukan tindak pidana walau dipenjara, tapi seperti di hotel saja bisa keluar-keluar,” terang Refly.

Oleh karenanya, Jokowi pun harus memastikan kredibilitas kepolisian, kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk dapat terus mengoreksi terkait persoalan Lapas. Hal ini pun semata untuk menurunkan kapasistas yang berlebihan terhadap orang-orang yang terjerat kasus hukum.

“Karena itu hulu dan hilirnya penting, tiga institusi penting untuk memastikan kredibilitasnya, seperti kepolisian kejaksaan dan Kemenkumham, terutama yang terkait dengan Lapas,” ujar Refly.

“Itu PR hukum terbesar dari sisi penegakan, dari sisi pencegahan terutama untuk kasus korupsi, Presiden harus memimpin langsung menerintahkan untuk membuat sistem pencegahan yang baik di masing-masing lembaga jangan semua diserahkan kepada KPK,” tegasnya.

Pernyataan senada pun dilontarkan oleh Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari. Menurutnya, persoalan hukum sangat lemah pada pemerintahan Jokowi jilid pertama. Akademisi Universitas Andalas ini pun mengharapkan, Jokowi dapat memprioritaskan terkait persoalan hukum.

Feri menyebut, Jokowi hanya melihat proses hukum sebagai alat yang membuat mereka terkekang daripada sebagai alat untuk mengendalikan perilaku menyimpang dan menertibkan kehidupan. Sehingga kerap menerbitkan aturan yang menghambat agenda penegakkan hukum.

“Seringkali keluar pernyataan peraturan yang menghambat. Padahal secara kewenangan pemerintahan Jokowi punya kewenangan untuk menata peraturan menjadi lebih baik lagi,” ujar Feri.

Atas kelemahan pemerintahan dalam bidang hukum, kata Feri, Jokowi harus mampu membentuk tim yang kuat dalam bidang hukum. Hal ini dilakukan agar Nawa Cita dan visi misi Jokowi betul-betul dapat diwujudkan dalam bidang hukum.

“Agenda penegakkan hukum harus menjadi prioritas Jokowi-Ma’ruf untuk periode kedua,” pungkasnya. (jpg/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...