Pemberantasan Korupsi, Jokowi-Ma’ruf Amin Akan Terus Ditagih Keseriusannya

Minggu, 20 Oktober 2019 21:37

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam narasi pidatonya kerap menyampaikan ingin memperkuat kinerja pemberantasan korupsi. Namun, di ujung masa pemerintahan jilid pertama, Jokowi tersandra dengan revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Narasi penguatan kinerja pemberantasan korupsi pun dipertanyakan untuk periode kedua. Jokowi dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dinilai akan selalu ditagih dengan keseriusannya dalam isu pemberantasan korupsi.

Pakar hukum tata negara, Refly Harun mengharapkan, pemerintahan Jokowi pada periode kedua dapat tegas pada isu pemberantasan korupsi. Terlebih, adanya revisi UU KPK membuat Jokowi harus bersikap tegas dengan masifnya desakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir UU KPK hasil revisi.

“Pekerjaan rumah Jokowi ke depan adalah menyangkut keberpihakan terhadap proses pemberantasan korupsi. Ini yang perlu kita tagih lagi kepada Jokowi, intinya serius enggak mau berantas korupsi,” kata Refly kepada JawaPos.com, Jumat (18/10).

Hadirnya UU Nomor 19/2019 tentang KPK, kata Refly, kinerja KPK khususnya akan lebih jauh tertantang. Karena terdapat sejumlah pasal dalam UU KPK hasil revisi yang berpotensi melemahkan kinerja lembaga antirasuah.

Bagikan berita ini:
5
2
4
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar