Penegakan Hukum Periode II Jokowi, Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar Pesimis

Selasa, 22 Oktober 2019 10:53

Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Aksi penegakkan hukum pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan banyak berubah dibanding dia sebelumnya. Prediksi itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar.

Ia mengaku tidak yakin akan banyak perubahan di sektor hukum. Karena pada periode pertama pemerintahan Jokowi dinilai masih diskriminatif. Bahkan, menurutnya, indeks penegakkan hukum pada lima tahun lalu masih sangat rendah.

Hal ini merujuk pada World Justice Project (WJP) pada Februari 2019 yang menempatkan Indonesia pada peringkat 62 dari 126 negara.

“Bisa dilihat, faktanya enggak ada yang cerah peengakkan hukum,” kata Haris saat dikonfirmasi, Selasa (22/10).

Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ini pun menyesalkan, dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu (20/10), Jokowi tidak menyinggung masalah penegakkan hukum seperti HAM, korupsi, dan lingkungan hidup.

Bahkan, Haris menyatakan menjelang masa akhir jabatan periode pertama Jokowi, lahir sejumlah produk hukum yang memperlemah perlindungan hak publik dan penegakkan hukum. Hal ini pun menuai kritik dari publik.

Bagikan berita ini:
6
8
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar