Gubernur Was-was Defisit Rp2 T, Pangkas Belanja Pegawai

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR— Jurus pengencangan ikat pinggang kembali diterapkan Pemprov Sulsel tahun depan. Anggaran kegiatan tak perlu pun dipangkas. Jika tidak, keuangan pemprov defisit hingga Rp2 triliun.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah pun was-was. Jangan sampai ada program prioritas tak terlaksana. Kebutuhan serta belanja pegawai pun dipangkas agar tak terjadi defisit anggaran.

Nurdin menyampaikan potensi defisit tersebut saat membuka sosialisasi dan bimbingan teknis, pengendalian, dan pengelolaan pelaporan gratifikasi di The Rinra, Selasa, 22 Oktober.

Nurdin menyebut telah melihat langsung presentasi Bappeda Sulsel terkait perencanaan APBD 2020. Kegiatan yang sangat “gemuk” membuat Nurdin Abdullah kaget dengan total defisit anggaran belanja langsung yang bisa saja terjadi.

“Defisitnya Rp2 triliun. Ini potensi yang akan kita hadapi tahun depan dengan banyaknya rangkaian kegiatan. Cuma saya sampaikan kalau saya tidak butuh program, kita cari duitnya dulu,” bebernya.

Kata Nurdin, otomatis harus ada yang dikorbankan. Semua biaya rutin mulai dari anggaran makan-minum, perjalanan dinas, pemeliharaan kendaraan dan program lain akan dipangkas. Pengurangannya sebesar 50 persen.

Memang, nilai belanja rutin ini kecil. Per kegiatan hanya Rp2 miliar sampai Rp3 miliar. Akan tetapi, ketika ditotal nilainya sangat besar.”Makanya saya minta semua yang rutin disatukan dulu. Setelah itu kita pangkas 50 persen,” tegasnya.

Sistem pembiayaan belanja rutin pun akan berubah. Misalnya makan minum yang akan disatukan penganggarannya. Tak lagi terpisah-pisah seperti sekarang.

Pegawai di setiap organisasi perangkat daerah, ujarnya, silakan makan dulu. Nanti ini ada yang bayar. Selain itu biaya perjalanan dinas juga akan diperketat. Alokasi perjalanan dinas saat ini yang mencapai Rp200 miliar dianggap terlalu besar. Kewajaran anggaran harus jadi perhatian.

“Nantinya ada SPPD online. Ketika ada agenda perjalanan jangan lagi sampai 10 orang yang berangkat. Satu saja, hanya mereka yang diundang. Nanti kita pusatkan semuanya di satu sistem pengelolaan. Anggaran ini belum kita usulkan ke DPRD,” ungkap Nurdin.

Sekretaris Bappeda Sulsel, Saleh mengatakan, saat ini kemampuan anggaran belanja langsung daerah untuk 2020 mendatang hanya Rp2,7 triliun dari total APBD Rp10 triliun lebih. Belanja langsung ini ini naik dari perencanaan awal yang hanya Rp1,4 triliun saja.
Misalnya, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, tahun depan mendapat jatah Rp700 miliar. Kemudian ada proyek besar seperti Stadion Mattoanging dengan perencanaan Rp200 miliar.

Lalu ada bantuan keuangan daerah yang naik cukup signifikan. Dari tahun 2019 sebanyak Rp300 miliar menjadi Rp500 miliar.

Ada lagi pembangunan dua RS Regional yang memakan anggaran mencapai Rp400 miliar lebih. Lalu Rest Area yang memakan anggaran RP60 miliar. “Kemudian revitalisasi Somba Opu Rp45 miliar dan gedung SMAN 1 Makassar Rp15 miliar,” bebernya.

Kata dia, masih banyak kegiatan lain yang juga harus diakomodasi. “Pilihannya adalah memangkas belanja rutin OPD. Ada OPD yang tak dapat anggaran tahun depan, cuma semua masih kami inventarisasi,” tambahnya. (*)