Korsupgah KPK RI Harapkan Pemkot Makassar Jadi Percontohan Data Base di Indonesia

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Menindaklanjuti surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 555.3/7334/Itprov, tanggal 7 Oktober 2019 perihal Koordinasi Pengawasan dan Sinergitas Pemberantasan Korupsi Tingkat Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar menggelar rapat koordinasi lingkup jajaran Pemerintah Kota Makassar bertempat di Ruang Rapat Wali Kota Lantai ll, Kamis (24/10/2019).

Rapat koordinasi dihadiri Deputi Pencegahan KPK RI, Pahala Nainggolan serta Koordinator Wilayah lV Korsupgah KPK Wilayah Sulawesi Aldiansyah Malik Nasution membahas hambatan dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan penertiban aset pemerintah daerah, penertiban Fasum Fasos serta optimalisasi pendapatan daerah.

Dalam keterangannya usai menggelar rapat koordinasi, Pahala Nainggolan menyebutkan ada beberapa point penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Ada point pertama membahas pengenaan BPHTB yang dikeluhkan real estate Indonesia atas dasar Zona Nilai Tanah (NZT).

Kami bersepakat bukan itu regulasi yang kita pakai atau harga transaksi yang paling tinggi melainkan berdasarkan undang-undang yang ada yakni NJOP.

“Kita sepakat dengan Pak wali untuk tidak menggunakan NZT sebagai patokan harga tapi digunakan sebagai rujukan nanti pak wali akan membuat pedomannya,” ucap Pahala Nainggolan.

Begitupun pembahasan point ke dua terkait dengan pengadaan barang, Pahala menyebut praktek pengadaan barang di Makassar masih relatif baik.

Menurutnya, alangkah baiknya dinas yang mempunyai kebutuhan yang sama dapat melakukan konsolidasi dalam melakukan proses tender secara bersamaan.

  • Bagikan