Perppu KPK dan RUU KUHP, Mahfud MD Mengaku Belum Ada Arahan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Wajah baru menghiasi jajaran pejabat bidang hukum dalam kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Kecuali Menkum HAM yang masih dipercayakan kepada Yasonna H. Laoly, pejabat lain berganti.

Di bawah koordinasi Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, sejumlah pekerjaan rumah sudah menunggu.

Mulai isu radikalisme, kelanjutan pembahasan RUU KUHP, hingga menjawab tuntutan publik untuk menerbitkan Perppu KPK. Apa yang menjadi prioritas?

Mahfud mengatakan, ada sejumlah persoalan yang menjadi atensi presiden. ”Soal hak asasi manusia, soal radikalisme, soal separatisme, penegakan hukum, dan sebagainya” jelasnya.

Meski belum mendalam, dia sempat menyinggung Undang-Undang Rekonsiliasi dan Kebenaran. ”Itu perlu dibuka lagi,” katanya. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan bahwa persoalan HAM diselesaikan.

Soal penegakan hukum, Mahfud menyebut salah satu yang penting adalah agenda pemberantasan korupsi. Sayang, dia tidak menjawab secara tegas saat ditanya nasib perppu KPK. Dia berdalih belum ada arahan spesifik dari presiden. ”Belum ada masuk ke materi apa pun. Sehari dua hari ini kami akan inventarisasi,” ujar pria asal Sampang, Jawa Timur, itu.

Menkum HAM Yasonna H. Laoly juga mengaku tidak ada bahasan terkait perppu bersama dengan presiden. Sedangkan soal pembahasan RUU KUHP, dia belum mau berbicara banyak. ”Itu (RUU KUHP, Red) kan harus masuk prolegnas dulu,” jawabnya.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah umar


Comment

Loading...