FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - DPRD Kota Makassar ikut pertanyakan dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kota Makassar sekaitan gagal tendernya proyek IPAL di puskesmas.
Komisi D DPRD Kota Makassar membeberkan, APBD 2019 sudah dialokasikan sebanyak Rp9 miliar. “Itu untuk mendanai proyek IPAL di 18 puskesmas,” kata Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Abd Wahab Tahir.
Namun, hingga masuk di APBD Perubahan pengerjaan proyek IPAL tersebut tak kunjung selesai. Bahkan informasinya, dari 18 yang direncanakan, hanya empat yang bisa ditender. “Itupun belum pasti terjadi, sebab waktunya makin sempit,” tambah Ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar itu.
Dia memastikan, tidak terserapnya anggaran tersebut akan dikembalikan ke kas daerah atau menjadi SILPA. “Artinya terancam ada anggaran miliaran khusus IPAL puskesmas tersebut akan menjadi silpa, ini yang kami sangat sayangkan,” jelasnya.
Akibatnya, semakin banyak SILPA itu justru mengurangi pelayanan ke masyarakat. Jika sudah seperti itu, maka siapa yang harus disalahkan. “Ini yang terlalu lama di proses tendernya, sehingga terjadi seperti ini. Makanya kita minta Pj Wali Kota Makassar untuk melakukan evaluasi kepada pihak menangani soal tersebut,” jelasnya. (taq)
