Jokowi pun menang telak di Jatim. Selesai.
Problem ini kelak juga akan dialami Anis Baswedan. Kalau ia maju di pilpres. Kalau jauh-jauh hari tidak menyelesaikan sentimen modernis-tradisionalis ini.
Dari sukses Jatim itulah rupanya banyak yang berhitung: Ketua Umum PBNU layak jadi menteri. Pos yang pantas adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Yang jadi Menko ternyata justru dari warga Muhammadiyah: Muhadjir Effendy. Mantan Mendiknas. Yang sama sekali tidak disangka-sangka.
Mungkin ada perhitungan ini: empat menko itu harus dibagi. Militer dapat satu --Luhut Panjaitan, Menko Kemaritiman, Energi dan investasi.
Politik dapat satu --Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian.
Sayap modernis dapat satu --Muhadjir Effendy, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
Tradisionalis mendapat satu --Mahfud MD, Menko Polhukam.
Mahfud memang NU. Madura pula. Anak emas Gus Dur. Namun Mahfud juga terbilang sayap modernis (HMI) di NU.
Akankah ada jabatan wakil menteri untuk menyelesaikan kekecewaan-kekecewaan mereka yang sudah berkeringat itu?
Ataukah sebenarnya keringat itu sudah dibayar lunas justru sebelum bekerja dulu?
Banyak kepala daerah yang ketika maju Pilkada harus lebih dulu ”membeli perahu”.
Setelah terpilih pemilik perahu kecewa. Kok sang kepala daerah tidak mempedulilannya lagi. Kok seperti tidak ingat waktu jadi calon dulu --pakai kendaraan apa.
Banyak kepala daerah yang dengan enteng menjawab: saya memang pakai perahunya, tetapi kan sudah bayar lunas di muka?
