Wacana Polri di Bawah Kemendagri, Ini Penegasan Jimly Asshiddiqie

Pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie. Foto: Ist

FAJAR.CO.ID,JAKARTA-- Wacana Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mencuat. Ini setelah Presiden Joko Widodo menunjuk mantan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sebagai Mendagri.

Dipilihnya mantan Kapolda Metro Jaya itu bukan pertanda Polri bakal di bawah Kemendagri. Polri merupakan lembaga independen yang berada langsung di bawah Presiden. Hal ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945.

“Tidak bisa Polri di bawah Kemendagri. UU sudah mengatur itu. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Institusi kepolisian merupakan lembaga independen yang berada langsung di bawah Kepala Negara, yakni Presiden,” tegas Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie di Jakarta, Kamis (24/10).

Secara lebih spesifik, peraturan mengenai kedudukan kepolisian di bawah Presiden diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Aturan itu berbunyi: “Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden”.

Menurut Jimly, meski tidak berada dalam satu atap, Polri dan Kemendagri masih bisa berkoordinasi satu sama lain. Misalnya terkait pengamanan suatu daerah. “Kalau untuk pengamanan daerah ada koordinasi antara Kapolri dan Mendagr. Bisa saja diatur demikian. Dengan tanpa membuat kesimpulan bahwa Polri di bawah Kemendagri,” ucap Jimly.

Sebelumnya, wacana menempatkan Polri di bawah Kemendagri pernah muncul pada 2014 lalu. Menteri Pertahanan saat itu Ryamizard Ryacudu membandingkan TNI yang sudah berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Edy Arsyad


Comment

Loading...