FLPP Tak Kunjung Cair, Pengembang-User Menjerit

0 Komentar

Ilustrasi/FAJAR

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR–Pengembang dan calon pembeli (user) sama-sama waswas. Harapan menjual dan membeli rumah, tak selancar tahun lalu.

ROLA, 38 tahun, buruh lapangan di sebuah perusahaan properti, tak bisa menyembunyikan kecewa. Harapannya mendapatkan rumah subsidi nyaris tinggal kenangan. Gigit jari.

Penyebabnya, pengembang memaksanya segera akad, tetapi bukan dengan skema subsidi. Ia diminta akad dengan model komersial.

Artinya, rumah yang akan dibelinya dengan sistem kredit kepemilikan rumah (KPR). Mengacu pada suku bunga berjalan.

Warga Kota Makassar ini memilih rumah subsidi di kawasan Moncongloe, Maros. Daerah yang berbatasan dengan Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Makassar. Ketidakpastian cairnya dana subsidi membuatnya khawatir.

“Mungkin saya batal. Dengan skema komersial, angsuran bulanannya akan terus naik mengikuti suku bunga. Sementara rumah subsidi, tarif angsurannya flat (harga tetap),” keluhnya kepada FAJAR, kemarin.

Sebenarnya, ia sudah memasukkan uang tanda jadi kepada pengembang. Nilainya Rp5,5 juta. Dengan tak kunjung cairnya dana subsidi dari pemerintah pusat, pengembang juga tak ingin menahan unit rumahnya berlama-lama. Mereka ingin segera menjual agar makin tak terbebani kredit pembiayaan konstruksi setiap jatuh tempo.

“Katanya pengembang sudah ketemu pihak bank, dan dipastikan tidak ada subsidi cair. Jadi pengembang menjual rumah subsidinya dengan cara komersial,” imbuhnya.

Ia pun mengaku sudah didesak pengembang agar segera akad kredit dengan skema komersial. Jika tak mau, maka unit rumah yang telah di-booking dengan panjar dana tanda jadi, terancam akan diserahkan kepada calon user lain.

Sebenarnya ia berharap, pihak pengembang mau menanti sebulan atau dua bulan lagi. Sebab, seperti yang ia baca di koran, pemerintah telah menjanjikan adanya tambahan 80.000 unit subsidi semester kedua 2019 ini.

Akan tetapi, jika tetap dipaksa dengan akad skema komersial, ia memastikan diri tak sanggup dengan gaji yang hanya standar upah minimum provinsi (UMP). Jadi harapan satu-satunya selaku masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), hanya rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (subsidi).

Kasus Rola ini bisa jadi contoh kasus dari ratusan atau bahkan ribuan orang dalam golongan MBR yang kecewa dikarenakan pemerintah tak kunjung menepati janji. Sekaligus menjauhkan mereka dari harapan memiliki rumah subsidi di kawasan yang telah mereka survei.

Putar Otak

Sementara itu, para pengembang juga dipaksa harus memutar otak agar tetap bisa jualan. Salah satunya menjual hunian bersubsidi tetapi dengan skema komersial. Tak terkecuali bagi MBR.

Wakil Ketua Bidang Promosi dan Pameran Real Estate Indonesia (REI) Sulsel, Mustajab Mudji menerangkan, saat ini para pengembang terpaksa harus tetap menjual. Meski harus dengan skema komersial.

Sebab, kalau cashflow (perputaran uang) mandek dan tidak jualan, maka akan berakibat pada kredit macet. “Persoalannya user mau ndak KPR dengan skema komersial. Karena kalau skema FLPP ini sudah tidak ada,” jelasnya.

Harga jual sebetulnya tetap sama dengan rumah subsidi (Rp146 juta). Hanya saja down payment (DP) alias uang muka setidaknya 20 persen dan bunganya tidak flat 5 persen hingga lunas.

“Sebetulnya kami dilematis karena itu tidak sesuai dengan yang dipasarkan ke user. Jadi memang masih banyak yang memilih sabar menunggu skema FLPP itu turun,” katanya.

Direktur Utama PT Togika Graha Bakti itu menjelaskan, saat ini rata-rata pengembang menjual dengan skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Hanya saja skema ini memang kurang diminati.

Sebab, BP2BT sendiri memiliki beberapa persayaratan. Pertama, pemohon harus miliki dana 5 persen dari total harga rumah. Itu pun ditabung selama durasi waktu 6 bulan pada bank pelaksana.

Kemudian, memperoleh subsidi dari Kementerian PUPR hingga 38,8 persen harga rumah atau maksimal senilai Rp 32,4 juta.

“Kalau itu (BP2BT) memang realisasinya masih rendah. Tidak sampai 1.000 (peminatnya),” jelasnya.

FLPP Sulit

Subsidi dalam skema FLPP sulit terealisasi tahun ini. Agar MBR tetap terbantu memiliki rumah, sebaiknya menggunakan skema BP2BT itu. Skema ini sebetulnya bukan hal baru. Akhir 2017 lalu, sudah diterapkan. Dengan hadirnya program lain dengan skema FLPP, skema ini cenderung ditinggalkan.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bank Tabungan Negara (BTN) V Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Edward Alimin Sjarief mengatakan, soal subsidi (sekema FLPP) ini, pihaknya masih menunggu realisasi pemerintah. Melihat di wilayahnya sendiri, telah terjual sekitar 24 ribu unit hunian bersubsidi.

Menjelang akhir tahun ini, ia pun menyarankan untuk menggunakan skema BP2BT. Sebab, secara nasional kuotanya ada 12 ribu. “Sampai hari ini BP2PT masih tersedia. Skema BP2PT salah satu skim alternatif yang bisa digunakan pengembang mengingat skim FLPP 2019 sudah terpakai semua,” sarannya.

Kuota BP2BT ini sendiri tidak dijatah per wilayah. Menurutnya, skema ini diberikan kepada pembeli tecepat saja. Soal skema ini yang kurang diminati, ini masalah user yang belum terbiasa saja. Sebab, ada beberapa aturan yang harus dipenuhi dan harus disiapkan pemda untuk menerbitkan SLF atas bangunan yang akan diakadkan.

Tanpa Kepastian

Sebelumnya, Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta tambahan anggaran FLPP Rp2 triliun. Tambahan anggaran FLPP tidak bisa begitu saja diambilkan dari uang negara.

Jika dipenuhi melalui anggaran negara, pemerintah harus melakukannya via APBN perubahan. “Jadi, tentunya tidak bisa menambah seenak-enaknya. Perlu ada APBNP. Kalau melihat waktu, saya tidak yakin melakukan APBNP dengan segera,” ujarnya dilansir Jawa Pos (grup FAJAR).

Menurutnya, pengembang sudah meminta agar pemerintah segera memenuhi tambahan anggaran FLPP untuk bisa membangun rumah hingga akhir 2019. Anggaran tambahan Rp 2 triliun itu bisa dimanfaatkan hingga akhir 2019 untuk 20.000 unit rumah.

“Ini sedang kami carikan jalan bagaimana bisa kita tambah,” jelasnya. (jpg)

Penulis : ABADI TAMRIN-MUHLIS MAJID
Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...