Ketua DPP Hanura: Jokowi Menghitung Perkawanan Berdasarkan Perolehan Suara

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Otoritas Presiden Joko Widodo menetapkan pos-pos wakil menteri ternyata membawa efek negatif. PKS secara gamblang memberikan warning, dengan melihat kinerja sampai 100 hari, sementara Hanura merasa ditinggalkan, karena Jokowi lebih memilih menghitung komposisi itu pada sisi kalkulasi.

Secara tegas, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan khawatir jabatan wakil menteri bakal membuat kementerian terkait punya dua pemimpin alias matahari kembar. ”Negara ini bukan milik Pak Jokowi meski pun dia adalah pemenang dalam pemilu. Maka kita lihat kinerja para wamen itu dalam kurun 100 hari kerja,” singkatnya kemarin (27/10).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Hanura, Gede Pasek Suardika mengingatkan bahwa partainya menyandang status sebagai pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Pernyataan itu disampaikan Pasek saat menyikapi terpilihnya kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Surya Tjandra dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Angela Tanoesoedibjo menempati jabatan wakil menteri (wamen) di Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf.

“Kami hanya menyampaikan saja bahwa posisi Hanura walau tak lulus parliamentery threshold, saat pendaftaran sampai pertandingan adalah partai pengusung yang tanda tangan Herry Lontung dan Oesman Sapta Odang,” terang Pasek.

Dia menyatakan kondisi Hanura yang tengah sibuk mengurus kondisi internalnya tak lantas dapat dibaca untuk ditinggalkan dalam pemilihan menteri. “Ya ini bagian dari realitas, tetapi bukan berarti harus dibaca Hanura ditinggalkan,” katanya.

Terpisah, Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah mengatakan komposisi kabinet yang telah terbentuk, menandakan Jokowi menilai perkawanan hanya berdasarkan perolehan suara saja.

Padahal menurutnya, Hanura memiliki kontribusi dalam kemenangan Jokowi-Maruf pada Pemilu 2019 lalu. Partai Hanura ikut mengusung Jokowi saat pendaftaran peserta Pilpres. “Jokowi hanya menghitung kawan berdasarkan kalkulator semata, yakni hanya memandang jumlah suara partai saja,” katanya.

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono menepis anggapan itu.”Singkat saja ya saya jawab, tidak ada matahari kembar,” tegas Sakti Wahyu Trenggono saat dikonfirmasi, tadi malam.

Ia menegaskan dirinya bakal mengikuti garis kebijakan Prabowo. “Jelas sudah ya saya adalah wamen. Maka garis kebijakannya ada di menteri,” ucap Trenggono.

Menanggapi blunder yang dilakukan Jokowi, Direktur Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin menilai langkah Presiden Joko Widodo melantik 12 wakil menteri merupakan langkah tepat untuk mengobati para pendukungnya yang kecewa tidak mendapatkan kursi menteri.

“Memang ada yang kecewa. Wajar. Tapi saya yakin, Presiden akan mempertimbahkan hal tersebut. Punya banyak cara untuk mengobati kekecewaan dari 266 anggota parpol, relawan, serta ormas pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf yang urung diangkat menjadi menteri. Salah satunya, Presiden bisa mengangkat mereka menjadi wakil menteri,” terang Saidi.

Ditambahkannya, kejujuran Presiden yang mengungkapkan fakta bahwa ada 300 nama yang diajukan sebagai calon menteri oleh partai politik, relawan, serta ormas pendukungnya merupakan sebuah kabar yang berharga dan patut diapresiasi.

Kejujuran Presiden itu menurut dia telah mengungkap tabir bahwa dukungan parpol dan relawan para Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019 bukan tanpa syarat. “Sebab, kalau dukungan politik yang pernah mereka berikan itu murni tanpa syarat, mengapa harus aktif mengajukan 300 nama calon menteri kepada Presiden? Seharusnya mereka pasif saja, kalau Presiden minta, baru mengajukan nama,” ujarnya.

Menurut Said, kalau para pendukung Jokowi tetap mengharapkan jabatan, Presiden sebetulnya punya banyak cara untuk “mengobati” rasa kecewa tersebut, salah satunya adalah dengan memberikan jatah kursi wamen.

Dia mengatakan tidak ada peraturan perundang-undangan yang membatasi jumlah wamen, maka sepanjang Presiden siap menerima kritik dari masyarakat jabatan wakil menteri bisa saja kembali dibentuk bahkan di seluruh kementerian.

“Tentu saja, Presiden berwenang membuat penilaian bahwa kementerian memiliki ‘beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus’, dan hanya itu satu-satunya syarat pengangkatan wamen yang ditentukan dalam Undang-Undang Kementerian Negara,” katanya.

Said mengatakan, untuk menghindari tudingan Presiden sedang mengobral jabatan sebagai hadiah politik, maka Presiden bisa menjelaskan kepada masyarakat dengan membuat job analysis dan job spesification posisi wamen menggunakan ilmu cocoklogi.

Menurut dia, pokoknya bagaimana caranya pendukung yang kecewa karena tidak menduduki kursi wakil di semua kementerian, sehingga terserah Presiden ingin mengobati kekecewaan para pendukungnya atau tidak.

Said mengatakan kalau Presiden mau mengobati kekecewaan para pendukungnya itu, celahnya ada namun dirinya tentu tidak dalam posisi membenarkan apalagi menganjurkan, tetapi sekedar ingin mengatakan bahwa di sana ada jalan. (fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...